Menurutnya, yang menjadi masalah adalah pengaturan untuk BBM jenis Pertalite.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pemerintah fokus menyiapkan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Hal ini lebih baik ketimbang menebar isu isi BBM hanya boleh di satu SPBU.
Baca Juga "Ini kan membuat bising di masyarakat, bahkan menjadi olok-olok. Ini tidak sehat," ujar Mulyanto, Jumat . Pengaturan pembatasan dan pengawasan untuk BBM jenis solar sudah ada, meskipun masih harus disempurnakan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Belum Revisi, Kuota Pertalite Tahun Ini Naik Dibanding 2022BHP Migas tetapkan kuota Pertalite 2023 lebih tinggi dari tahun lalu imbas peningkatan tren BBM.
続きを読む »
DPR Sebut MyPertamina Bisa Kendalikan Distribusi BBM BersubsidiAnggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding mengatakan aplikasi MyPertamina bisa menjadi salah satu usaha pemerintah mengendalikan distribusi BBM bersub...
続きを読む »
Jelang Perayaan Natal Bersama MPR, DPR, dan DPR, Bamsoet Sampaikan Sejumlah HarapanBambang Soesatyo alias Bamsoet menyampaikan sejumlah harapan terkait perayaan Natal bersama MPR, DPR dan DPD yang akan dilaksanakan 31 Januari mendatang
続きを読む »
Usai Mengisi BBM di SPBU, Sepeda Motor Mendadak Terbakar Buat Warga PanikSatu unit sepeda motor penampung Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite mendadak terbakar usai mengisi BBM di SPBU Tapak Kuda, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga,...
続きを読む »
Viral Ambulans Bawa Jenazah Ditolak Isi Pertalite di SPBU BogorVideo mobil ambulans dinarasikan ditolak saat hendak isi BBM jenis Pertalite viral di media sosial (medsos). Ambulans itu disebut-sebut sedang membawa jenazah.
続きを読む »
Sopir Minta Maaf soal Viral Ambulans Ditolak Isi Pertalite di SPBU BogorDriver ambulans desa yang viral karena ditolak isi BBM jenis pertalite di SPBU Bogor memberikan klarifikasi. Driver ambulans itu meminta maaf.
続きを読む »