DPR Kritik KKP, Nelayan Kekurangan Solar dan Pupuk Subsidi TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi IV DPR RI mengkritik kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan . Program yang menjadi sorotan, di antaranya soal solar dan pupuk bersubsidi untuk nelayan. Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudin mengatakan solar dan pupuk bersubsidi tersebut masih kurang, sehingga berdampak pada hasil perikanan.
Padahal, kata dia, Komisi IV DPR sudah membela agar program yang sebelumnya diurus Kementerian Pertanian, ditarik ke KKP.'Di lapangan tidak ada pasokan pupuk bersubsidi ke tambak sehingga produksi perikanan terhambat,' ujarnya.Baca juga : Menteri Trenggono Tampung Aspirasi Nelayan tentang PNBP PascaproduksiAdapun KKP bekerja sama dengan Pertamina dan BPH Migas dalam melaksanakan program bahan bakar minyak bersubsidi untuk nelayan kecil.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Tegur KKP, Komisi IV DPR Ingatkan Pajak Tangkapan Ikan Merugikan NelayanKomisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindaklanjuti isu yang beredar, antara lain demo nelayan di berbagai daerah terhadap PP 85 tahun 2021.
続きを読む »
DPR Cecar KKP Soal Bantuan Kapal Nelayan yang Tak MerataKomisi IV DPR RI menyentil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkaitan dengan bantuan kapal penangkapan ikan untuk nelayan berukuran 5 gross tonnage (GT)
続きを読む »
Tampung Masukan Nelayan soal PNBP Pascaproduksi, KKP: Kita Cari SolusiSakti Wahyu Trenggono menampung aspirasi pelaku usaha perikanan terkait besaran indeks tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi.
続きを読む »
Kronologi PNBP Kapal Nelayan Naik Jadi 10%, Kini Mau Diturunkan KKPKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menurunkan besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi. Ini kronologinya.
続きを読む »
Menteri KKP Respons Tuntutan Nelayan Soal Penurunan PNBPMenteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Sakti Wahyu Trenggono merespons permintaan nelayan yang menuntut penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menteri...
続きを読む »
Nelayan Batang Tolak Enam Kebijakan KKPRADARSEMARANG.ID, Batang - Puluhan nelayan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Batang, Senin (16/1). Mereka menolak enam kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satunya biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 10 persen. 'Hari ini kita nggak demo bupati, tapi K
続きを読む »