DPR Kritik Keras Perppu Cipta Kerja, Jokowi Disebut Tidak Menghormati MK
PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mengkritik penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang baru diteken Jokowi. Menurutnya Jokowi tidak menghormarti keputusan Mahkamah Konstitusi .
“Ini berbahaya bagi perjalanan demokrasi Indonesia karena MK itu sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Ketika lembaga yudikatif tidak lagi dihormati maka sistem demokrasi yang sudah kita bangun puluhan tahun ini bisa kacau,” katanya dalam keterangannya, Senin 2 Januari 2022. Netty mengatakan bahwa berdasarkan Putusan MK, UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil karena pertama, tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti.Kedua, terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden.
Ketiga, bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Keempat, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan. Dengan demikian, dia mengatakan seharusnya pemerintah memperbaiki sejumlah catatan dalam UU Cipta Kerja yang diputuskan MK.Baca Juga: Aturan Pegawai di Perppu Cipta Kerja, Pemerintah Hapus Kebijakan Libur 2 Hari dalam Seminggu
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Jokowi Ungkap 9 Pertimbangan Terbitkan Perppu Cipta KerjaPerppu ini juga memuat 9 pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut.
続きを読む »
Perppu Cipta Kerja, Ahmad Basarah: Kita Lihat Bagaimana Perkembangan di DPRWakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan bahwa penerbitan Perppu wewenang Presiden namun liat nanti perkembangan di DPR.
続きを読む »
KontraS Desak Presiden Jokowi dan DPR Batalkan Perppu Terkait UU Cipta Kerja - Pikiran-Rakyat.comKontraS mendesak Jokowi batalkan Perppu terkait UU Cipta Kerja karena dinilai jadi bentuk kesewenang-wenangan.
続きを読む »
Perppu Cipta Kerja Diterbitkan, Baleg DPR Sebut Keputusan MK GugurTerbitnya Perppu tentang Cipta Kerja dengan sendirinya menggugurkan kewajiban keputusan MK yang mewajibkan UU Cipta Kerja harus direvisi dalam dua tahun. Terbitnya...
続きを読む »
Komisi IX DPR: Perppu Sama Sekali tak Perbaiki UU Cipta Kerja |Republika OnlineMK memerintahkan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu dua tahun.
続きを読む »
Soal Perppu Cipta Kerja, Apindo: Aturan Libur Kerja Tetap 1 atau 2 Hari SepekanAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memastikan pengusaha harus tetap memberikan pilihan waktu libur satu atau dua hari dalam satu pekan.
続きを読む »