Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) desak DPR gunakan hak angket usut dugaan bisnis senjata dengan Junta Militer Myanmar.
Ilustrasi DPR. Koalisi memandang Kementerian pertahanan dan Kementerian BUMN juga tidak bisa lepas tanggung jawab dari persoalan tersebut dan perlu dipanggil untuk dimintai keterangan. Accountability Project , dan Wakil Direktur Eksekutif Chin Human Rights Organization yakni Za Uk Ling menyampaikan laporan kepada Komnas HAM.
Akan tetapi, tiga BUMN tersebut serta perusahaan induknya yakni DEFEND ID mengklaim tidak pernah terlibat dalam menyediakan alat pertahanan dan keamanan kepada militer junta.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Koalisi SSR Mendesak DPR Gunakan Hak Angket soal Dugaan Suplai Senjata ke MyanmarJPNN.com : Koalisi SSR mendesak Komisi I dan VI DPR RI menggunakan hak angket soal dugaan suplai senjata dan amunisi ke junta militer Myanmar.
続きを読む »
Berkas Pembunuhan Imam Masykur Dilimpahkan ke Pengadilan Militer, Praka RM Cs Segera Diseret ke Meja HijauKepala Pengadilan Militer akan menetapkan majelis hakimnya untuk menyidangkan kasus tersebut.
続きを読む »
Pengadilan Militer terima berkas perkara oknum anggota PaspampresPengadilan Militer II-08 Jakarta menerima berkas perkara kasus pembunuhan Imam Masykur yang melibatkan oknum anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) ...
続きを読む »
Terima Berkas Perkara, Pengadilan Militer Jakarta Segera Adili Oknum Anggota Paspampres yang Bunuh Warga AcehSetelah dianggap lengkap, maka berkas akan didaftarkan. Kemudian, Kepala Pengadilan Militer akan menetapkan majelis hakimnya
続きを読む »
Berkas Perkara Kasus Pembunuhan Imam Masykur oleh Oknum Paspampres Dilimpahkan ke Pengadilan MiliterOditurat Militer II-07 Jakarta melimpahkan berkas perkara kasus pembunuhan Imam Masykur yang melibatkan oknum anggota Paspampres ke Pengadilan Militer.
続きを読む »