Komite Pengawasan dan Akuntabilitas DPR Amerika Serikat (AS) disebut bakal segera menggelar sidang terkait fenomena UFO.
Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat disebut bakal segera menggelar sidang terkait fenomena UFO. Hal tersebut disampaikan anggota parlemen asal Partai Republikan, Tim Burchett.
Sidang mengenai UFO ini dibicarakan usai Senat AS hendak mengamandemen Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS. Kementerian Pertahanan AS disebut menerima setidaknya 366 laporan penampakan UFO sejak Maret 2021 silam. Setengah di antaranya diduga sebagai balon udara atauAkan tetapi, setengah kasus UFO yang dilaporkan belum terjelaskan. Pentagon menyebut UFO-UFO yang tak bisa dijelaskan itu menunjukkan"karakteristik terbang atau kapabilitas performa yang tak biasa dan memerlukan analisis lebih lanjut.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pengacara Pelapor Tantang Mario Teguh dan Kuasa Hukumnya Muncul ke Publik - Jawa PosPengacara pelapor mengatakan laporan polisi tidak mungkin diterima apabila tidak ada bukti yang mendasari laporan.
続きを読む »
AS Diminta Jujur soal UFOSenat Amerika Serikat/AS ingin menetapkan tenggat waktu 300 hari bagi lembaga pemerintah untuk menyerahkan catatan yang terkait dengan benda terbang tak dikenal atau UFO.
続きを読む »
Inovasi Layanan Jasa Keuangan lewat Laporan KreditPelaku industri jasa keuangan terus berlomba melakukan inovasi layanan yang fokus pada kecepatan, efisiensi, pengalaman pelanggan dan keamanan.
続きを読む »
Klarifikasi Mario Teguh Laporan Dugaan Kasus Penipuan Skincare Rp5 MiliarInilah isi klarifikasi lengkap Mario Teguh atas laporan dugaan kasus penipuan skincare Rp5 miliar.
続きを読む »
BPK Temukan Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Polri TA 2022BPK menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian intern (SPI) maupun terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Polri TA 2022.
続きを読む »
BPK Temukan Kelemahan dalam SPI dan Ketidakpatuhan Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2022BPK menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian intern maupun permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Polri.
続きを読む »