Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan,8 fraksi di DPR tetap menginginkan pemilu dengan sistem proporsional terbuka.
Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, 8 fraksi di parlemen tetap menginginkan pemilu dengan sistem proporsional terbuka.
BACA JUGA: Zulhas Tegaskan PAN Tolak Keras Wacana Pemilu Proporsional Tertutup BACA JUGA: Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, Airlangga: Kami Tidak Ingin Demokrasi Mundur Baca Juga Dia juga menyebut, masing-masing partai politik di Parlemen baik secara institusi maupun individu-individu sepakat untuk menjadi pihak terkait atau pemohon intervensi, di dalam gugatan tersebut.lebih lanjut, dia menilai jika Indonesia termasuk negara yang menganut sistem pemilihan langsung, terutama dalam pemilihan presiden dan kepala daerah juga dalam pemilihan legislatif. Yang semuanya diangkut dalam undang-undang dasar 1945.
Jelang Pemilu 2024, suasana kian memanas. Hal ini dipicu oleh wacananya akan diterapkan sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos partai politik akibat ada yang menggugatnya di Mahkamah Konstitusi .
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Jelang Perayaan Natal Bersama MPR, DPR, dan DPR, Bamsoet Sampaikan Sejumlah HarapanBambang Soesatyo alias Bamsoet menyampaikan sejumlah harapan terkait perayaan Natal bersama MPR, DPR dan DPD yang akan dilaksanakan 31 Januari mendatang
続きを読む »
DPR Akan Menilai Pemenuhan Kegentingan Memaksa Perppu Cipta KerjaPemerintah telah menyerahkan Perppu Cipta Kerja ke DPR. Selanjutnya, DPR akan memprosesnya di masa persidangan kali ini. DPR hanya memberikan persetujuan atau penolakan atas perppu tersebut. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »
Yusril Dukung Perpu Cipta Kerja Jokowi, Ini Alasannya...Tentunya nantinya beleid itu akan diuji oleh DPR RI untuk kemudian diterima atau tidak.
続きを読む »
Puan: Kalau DPR Tak Setuju, Perppu Cipta Kerja Harus DicabutKetua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa Perppu Cipta Kerja harus mendapat persetujuan DPR. Jika DPR tidak setuju maka Perppu itu harus dicabut.
続きを読む »
Beda Pendapat Menaker Vs Buruh Soal Aturan Outsourcing di Perppu Cipta Kerja, Siapa Benar?Pengaturan tenaga alih daya (outsourcing) dalam Perppu CIpta Kerja menimbulkan beda kesepahaman antara pemerintah dan kaum buruh.
続きを読む »
Begini Pendapat Pakar Hukum Pidana Soal Aksi Koboi Di PT BMBPakar hukum pidana Mudzakir menilai tindakan penembakan yang dilakukan CNA di lahan perkebunan PT BMB masuk dalam ranah pidana.
続きを読む »