Pemerintah tak menerima seluruh rekomendasi bagi pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, salah satunya penghapusan hukuman mati. Namun, komitmen pembangunan negara tetap perlu didorong agar berperspektif HAM. Polhuk AdadiKompas
) serta bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan revisi KUHP dan reformasi hukum, berjalan sesuai dengan hukum dan kewajiban internasional,” tutur Atnike.
”Kalau dilihat, kasus-kasus itu, antara lain investigasi kasus penyiksaan yang dilakukan aparat keamanan, kunjungan sekretaris jenderal HAM PBB maupun ahli independen ke Papua, moratorium hukuman mati, hingga penghapusan pasal-pasal bermasalah dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang berdampak buruk bagi kebebasan pers kita”
, hingga penghapusan pasal-pasal bermasalah dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang berdampak buruk bagi kebebasan pers kita,” ujar Lini, saat dihubungi Jumat .Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, saat berbicara mewakili Pemerintah Indonesia dalam sidang Sidang Peninjauan Berkala Universal Siklus IV Dewan HAM PBB, di Jenewa, Rabu petang.
Menurut Lini, rekomendasi yang ditolak tersebut membutuhkan komitmen nyata negara untuk secara langsung mengimplementasikan rekomendasi tersebut. Misalnya, mengadopsi perjanjian internasional Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights atau Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang merupakan satu-satunya perjanjian yang melarang hukuman mati.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Perangi Transnational Crime, Indonesia Kerja Sama Ekstradisi dengan RusiaPemerintah Indonesia melakukan perjanjian kerjasama ekstradisi dengan pemerintah Rusia guna menangani kasus kriminal transnasional.
続きを読む »
Dirjen HAM Minta Napi Berani Laporkan Pelanggaran HAM di Lapas |Republika OnlineNapi menjadi alat kontrol pemberlakuan prinsip HAM di Lapas.
続きを読む »
SBMI Laporkan Kasus Dugaan TPPO 20 Pekerja Migran Indonesia ke Komnas HAM Hari IniSBMI Laporkan Kasus Dugaan TPPO 20 Pekerja Migran Indonesia ke Komnas HAM Hari Ini TempoNasional
続きを読む »
Pedagang Boleh Jualan Pakaian Impor Bekas sampai Stok HabisPemerintah melarang penjualan pakaian impor bekas, namun para pedagang masih diizinkan berjualan sampai stok habis.
続きを読む »
Presiden Bulan Sabit Merah Suriah: Terima Kasih Baznas dan Pemerintah Indonesia |Republika OnlineBaznas dan Pemerintah Indonesia memberikan bantuan 2.000 paket logistik
続きを読む »
Marahnya Netizen Serang Instagram Ganjar dan Koster Usai Keputusan FIFA Netizen oh NetizenErick mengaku dirinya telah berjuang semaksimal mungkin, namun Indonesia harus menerima keputusan FIFA.
続きを読む »