Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan reformasi perpajakan melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
Liputan6.com, Jakarta . Adanya UU ini pajak tidak menciptakan distorsi yang berlebihan dalam perekonomian.
Dia menjelaskan, latar belakang DJP melakukan reformasi perpajakan yaitu untuk memperbaiki sistem administrasi agar beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Menurutnya, reformasi perpajakan dengan menggunakan teknologi bisa mempermudah dan membuat ongkos kepatuhan masyarakat menjadi lebih murah. Sehingga, masyarakat tidak perlu menyampaikan SPT ke kantor pajak langsung, cukup melalui online saja, termasuk menyampaikan permohonan maupun surat keterangan fiskal.
**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.
"Inilah gambaran reform yang fundamental yang kita jalankan tujuannya keadilan kesederhanaan, kesetaraan dan menjaga sustainabilitas dari penerimaan negara," pungkasnya.3 dari 3 halamanPenerimaan Pajak 2022 Lebihi Target, Sri Mulyani SemringahMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penerimaan pajak tahun 2022 kembali mencapai target 100 persen, baik secara nasional, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pelayanan Pajak.
Menurutnya, sebagai salah satu garda terdepan dalam mengelola keuangan negara, DJP harus senantiasa beradaptasi dan berinovasi dalam mengikuti dinamika zaman.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Kanwil DJP Sulselbartra telah lakukan penagihan 2.698 wajib pajakKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) sepanjang tahun 2022 telah memeriksa dan melakukan ...
続きを読む »
Bukan Covid-19, Ini Biang Kerok Mal di DKI Seperti Mati SuriLokasi Strategis Tak Jamin Mal Ramai Pengunjung, Ternyata Ini Alasannya
続きを読む »
Lapor SPT Tahunan 2023, DJP: 53 Juta NIK-NPWP TerintegrasiDirektorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sudah 53 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sudah terintegrasi.
続きを読む »
Tarik Ulur Reformasi BBM Subsidi, Apa Yang Menghambat?Tarik Ulur Reformasi Penyaluran BBM Subsidi, Apa Yang Menghambat?
続きを読む »
Reformasi Fiskal Kunci Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 5,3%Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3% di 2023, perlu reformasi fiskal, reformasi anggaran, dan memperbaiki kualitas belanja.
続きを読む »
Pemkot Jakpus uji sampel feses kuda Monas jamin kesehatan publikPemerintah Kota Jakarta Pusat melakukan uji sampel feses kuda delman yang beroperasi di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan Jalan Medan Merdeka guna menjamin ...
続きを読む »