Petinggi Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga mengintimidasi pengurus KPU daerah verifikasi faktual partai politik. Merusak legitimasi hasil pemungutan suara 2024. MajalahTempo
Jauh dari kata adil, KPU meloloskanyang diduga tidak memenuhi syarat. Para pejabat KPU pusat memerintahkan pengurus komisi pemilihan daerah memanipulasi data. Padahal semestinya mereka bertindak sebagai penyelenggara pemilu yang independen dan lurus. KPU meloloskan Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia yang semula tak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu.
Instruksi KPU pusat untuk meloloskan tiga partai itu juga disertai dengan intimidasi. Belasan komisioner KPU daerah mengaku pernah mendapat ancaman. Di antaranya mutasi ke wilayah terpencil serta diperkarakan ke penegak hukum. Besarnya tekanan membuat komisionerBukan hanya itu. KPU pun awalnya tak meloloskan Partai Ummat yang didirikan bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Amien Rais.
Beda prosedur yang ditempuh partai dalam proses verifikasi tersebut bertentangan dengan prinsip perlakuan yang setara untuk mewujudkan pemilu berkeadilan. Pembedaan langkah verifikasi merupakan bentuk diskriminasi, khususnya bagi partai baru dan yang gagal lolos ke DPR. Semua partai semestinya mendapat perlakuan yang setara.
Langkah tercela KPU yang mempermainkan dan memanipulasi hasil setiap tahap pemilu jelas berbahaya. Lebih-lebih diikuti dengan aksi intimidasi dan ancaman terhadap penyelenggara pemilu daerah oleh KPU pusat. Ini bisa merusak legitimasi hasil Pemilu 2024. Tentu, perlu jalan keluar buat membereskan masalah ini.
Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu seharusnya bertindak secara profesional menyelidiki pelanggaran etik dan pidana itu. Komisioner KPU yang terlibat hendaknya diberi sanksi dan, bila terbukti melakukan pelanggaran berat, diberhentikan. Jika pelanggaran dibiarkan berlalu begitu saja, tak mengherankan muncul kecurigaan bahwa kekacauan sengaja dibuat agar ada alasan menunda pemungutan suara.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Akademisi: Pemilu Proporsional Tertutup Berpotensi Kuatkan Oligarki - JawaPos.comsistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwacanakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berpotensi menguatkan oligarki
続きを読む »
Ada yang Mau Proporsional Tertutup, 8 Partai Minta KPU Konsisten Sesuai UU PemiluSebanyak 8 partai politik meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk konsisten menggelar Pemilu 2024 sesuai tahapan. Dimana berdasarkan UU Pemilu, proporsional terbuka.
続きを読む »
Article headlineGELORA.CO - PDI Perjuangan menyambut dengan tangan terbuka terkait wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan menyelenggarakan Pemilu 202...
続きを読む »
942 PPS Lolos Seleksi AdministrasiSebanyak 942 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanahdatar.
続きを読む »
KPU Bogor dapat hibah APBD sebesar Rp3,6 miliar untuk Pilkada 2024Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor mendapatkan hibah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setempat tahun 2023 sebesar Rp3,6 miliar untuk ...
続きを読む »
Pertemuan Petinggi 8 Parpol Hasilkan 5 Poin Penting soal Proporsional TertutupPertemuan petinggi delapan parpol telah membuahkan lima hasil penting terkait dengan wacana sistem pemilu proporsional tertutup. Ini lima poin itu.
続きを読む »