Yusril bilang Kemenko Polhukam yang selama ini ada dipecah dua yaitu Kemenko Hukum-HAM dan Kemenko Politik-Keamanan.
Hal itu disampaikan Yusril usai memenuhi panggilan Prabowo selaku Presiden RI terpilih periode 2024-2029 di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024.
Sejumlah tokoh mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Mereka yang datang digadang-gadang akan jadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo. Lalu, ada juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono , Pakar hukum dan tata negara Yusril Ihza Mahendra, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto."Jadi, sekarang ini ditarik ke atas jadi ada menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu. Yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga lain kementerian hukum dan HAM.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Kuasa Hukum Ultimatum Yusril Hormati Proses Hukum Buntut Kasus Pengusaha Halim AliBerita Kuasa Hukum Ultimatum Yusril Hormati Proses Hukum Buntut Kasus Pengusaha Halim Ali terbaru hari ini 2024-09-28 21:26:10 dari sumber yang terpercaya
続きを読む »
Kemenko Polhukam gandeng akademisi untuk beri masukan soal hukumKementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) membuka ruang bagi akademisi untuk berdiskusi dan memberikan masukan ...
続きを読む »
Yusril Ihza Mahendra Minta Perlindungan Hukum bagi PT SKB dari Klaim GPUKuasa hukum PT SKB, Yusril Ihza Mahendra, melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta perlindungan hukum atas kasus lahan yang ditangani. Yusril menyatakan PT SKB telah memiliki izin lengkap mengelola perkebunan sawit di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Namun, pihak GPU mengklaim sebagian lahan tersebut berada di wilayah izin tambang mereka.
続きを読む »
Direktur HAM: Perusahaan yang Tolak Serikat Pekerja Melanggar HukumDirjen HAM Dhahana Putra menegaskan bahwa perusahaan yang menolak pembentukan serikat pekerja melanggar hukum, karena hak berserikat terjamin dalam konstitusi.
続きを読む »
Komnas HAM Minta Penegakan Hukum Kasus Pembubaran Diskusi Secara PaksaAtnike Nova Sigiro, komisioner Komnas HAM, akan menelusuri kasus pembubaran kegiatan diskusi secara paksa dan anarkis pada Sabtu (28/9). Setelah itu, Komnas HAM akan terus mendorong agar kasus ini ditangani secara hukum.
続きを読む »
Menteri Hukum dan HAM Kunjungi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara JuandaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Bandara Internasional Juanda Kabupaten Sidoarjo. Menteri Supratman meninjau area keberangkatan hingga kedatangan, Ruang Passenger Analysis Unit (PAU), dan rencana pengembangan area imigrasi khusus untuk keberangkatan umrah.
続きを読む »