Dinilai Tidak Transparan, KPK Soroti Penetapan Petugas Haji

日本 ニュース ニュース

Dinilai Tidak Transparan, KPK Soroti Penetapan Petugas Haji
日本 最新ニュース,日本 見出し
  • 📰 Beritasatu
  • ⏱ Reading Time:
  • 45 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 21%
  • Publisher: 59%

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti penetapan petugas haji yang dinilai tidak optimal dan tidak transparan.

Jakarta, Beritasatu.com – Untuk itu, KPK meminta Kementerian Agama membuat regulasi baru agar penetapan petugas haji bisa lebih optimal.

"Temuan kita bilang penetapan petugas haji tidak optimal dan tidak transparan untuk dua, terutama petugas pembimbing ibadah haji baik yang di Arab Saudi, di kloter, dan tim pembimbing haji daerah," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat .KPK Tegaskan Terus Lakukan Pengejaran terhadap Harun Masiku Pahala menegaskan, beban kerja petugas haji harus jelas, sehingga bisa diketahui berapa banyak yang memang diperlukan.

"Kita bilang ini beban kerjanya dilihat sehingga kita tahu berapa orang ini sebenarnya. Yang daerah juga diseleksi, jangan karena ini daerah, maka kepala daerah dan keluarganya ikut," tegas Pahala. KPK juga telah meminta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk ... hal 1 dari 2 halaman Halaman: 12selengkapnyaTAG: KPK Haji Petugas Haji Penetapan Petugas Haji

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

Beritasatu /  🏆 26. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

KPK Soroti Penetapan Petugas Haji Tak Transparan, Minta Regulasi DiubahKPK Soroti Penetapan Petugas Haji Tak Transparan, Minta Regulasi DiubahKPK menyoroti penetapan petugas haji. KPK meminta Kemenag membuat regulasi baru dan melakukan seleksi ketat bagi petugas haji di pusat dan daerah.
続きを読む »

Tidak seperti di Jepang, BKKBN Pastikan Tidak Ada Resesi Seks di IndonesiaTidak seperti di Jepang, BKKBN Pastikan Tidak Ada Resesi Seks di IndonesiaBKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) memastikan tidak ada resesi seks di Indonesia.
続きを読む »

Pengamat: Terdakwa Kasus Obstruction of Justice Tidak akan Dihukum Maksimal, Bukti Tidak TerungkapPengamat: Terdakwa Kasus Obstruction of Justice Tidak akan Dihukum Maksimal, Bukti Tidak TerungkapBambang Rukminto menilai para terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tidak akan dihukum maksimal oleh hakim.
続きを読む »

Dilaporkan ke Dewas KPK gegara Kasus Formula E, Irjen Karyoto: Ya, Tidak Ada MasalahDilaporkan ke Dewas KPK gegara Kasus Formula E, Irjen Karyoto: Ya, Tidak Ada MasalahIrjen Karyoto tidak mempersoalkan pelaporan dirinya ke Dewas KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta.
続きを読む »

Cek Fakta: Tidak Benar Video Gibran Rakabuming Ditangkap KPKCek Fakta: Tidak Benar Video Gibran Rakabuming Ditangkap KPKCek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video Gibran Rakabuming ditangkap KPK
続きを読む »

Perpanjangan Masa Jabatan Kades MembahayakanPerpanjangan Masa Jabatan Kades MembahayakanPeneliti ICW Kurnia Ramadhana menuturkan desa hari ini masih dilingkupi sejumlah masalah, mulai dari tata kelola keuangan yang masih eksklusif dari partisipasi bermakna (meaningful participation) masyarakat hingga korupsi.
続きを読む »



Render Time: 2025-03-16 01:14:04