Sesuai Pasal 61 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014, pemerintah tidak hanya berhak mengajukan RUU pengesahan Perppu tetapi juga mengajukan RUU pencabutan Perppu.
Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi PKS Amin AK meminta, Presiden Joko Widodo segera menyusun dan menyerahkan Rancangan Undang-undang Pencabutan Perppu Cipta Kerja. Dia menilai, pencabutan perlu dilakukan karena Perppu tak mendapat pengesahan DPR dalam masa sidang III DPR yang berakhir 16 Februari lalu.
Amin menjelaskan, sesuai dengan Pasal 61 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 pemerintah tidak hanya berhak mengajukan RUU pengesahan Perppu tetapi juga mengajukan RUU pencabutan Perppu. Amin memaparkan, berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, telah menjelaskan peraturan agar Perppu bisa ditetapkan menjadi Undang-undang. Dalam pasal 22 ayat disebutkan bahwa setelah ditetapkan, Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
PKS Interupsi Paripurna, Desak Pemerintah Bikin RUU Cabut Perppu CiptakerAnggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Amin AK, menginterupsi Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang ke-IV Tahun 2022-2023. Dia protes terkait Perppu Ciptaker.
続きを読む »
Beri Kepastian Hukum, DPR Segera Bahas Perppu Cipta Kerja dan Perppu PemiluDalam masa persidangan ini DPR akan melakukan pembahasan terhadap Perppu Nomor 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja dan penetapan Perppu nomor 1 tahun 2022 tentang Pemilu menjadi undang-undang.
続きを読む »
DPR Bahas RUU PPRT hingga Perppu Ciptaker di Rapim dan Bamus Siang IniWakil Ketua DPR, Dasco, menegaskan RUU PPRT akan lanjut dibahas. Tak hanya itu, dia menyebut Perppu Ciptaker juga akan dibahas di rapat Bamus siang ini.
続きを読む »
Dasco sebut adakan rapim dan Bamus RUU PPRT-Perppu CiptakerWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan menggelar rapat pimpinan DPR RI dan Rapat Badan Musyawarah untuk membahas Rancangan ...
続きを読む »
DPR Klarifikasi Pernyataan Puan, RUU PPRT Dibahas Masa Sidang SekarangRUU akan dibahas pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, bukan ditunda
続きを読む »
Pemerintah Diminta Cermat Bahas RUU Perampasan AsetPerampasan aset yang dikenal dan dilakukan selama masih menggunakan jalur pidana dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
続きを読む »