Delapan Parpol: Sistem Pemilu Coblos Partai Bentuk Kemunduran Demokrasi
Airlangga menyebut sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat. Lewat sistem tersebut, rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik.
“Yang kelima Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Demikian pernyataan politik untuk menjadi perhatian,” pungkasnya.
“Ketiga, Mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat Undang-Undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” kutipan pernyataan sikap 8 fraksi.Kita patut bersyukur Indonesia terus mengalami kemajuan dan mencatatkan prestasi di berbagai aspek pembangunan, termasuk dalam pembangunan bidang politik. Sejak 1998, kita memasuki Era Reformasi, salah satu perubahan fenomenalnya adalah terbangunnya sistem politik demokrasi.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Delapan Parpol Parlemen Vs PDIP Soal Sistem Pemilu, MK Jadi Penentu |Republika OnlineDelapan parpol parlemen menyatakan lima sikap penolakan sistem proporsional tertutup.
続きを読む »
Delapan Parpol Desak KPU Jaga Netralitas Soal Sistem Proporsional Pemilu |Republika OnlineDelapan parpol parlemen bersepakat menolak sistem proporsional tertutup pemilu.
続きを読む »
Tanpa PDIP, Delapan Parpol Bertemu Bahas Penolakan Sistem Proporsional Tertutup |Republika OnlineDelapan parpol menegaskan pertemuan ini tak terkait dengan Presiden Jokowi.
続きを読む »
Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Delapan Pimpinan Parpol Adakan Pertemuan |Republika Online.
続きを読む »
Sikap delapan parpol soal sistem proporsional tertutupPertemuan delapan elite partai politik menghasilkan pernyataan sikap soal sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024. "Pada ...
続きを読む »
Nasdem Minta Minta MK Libatkan Parpol dalam Memutus Sistem PemiluSekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI meminta Mahkamah Konstitusi (MK) melibatkan partai politik dalam judicial review UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
続きを読む »