Delapan Fraksi di DPR Tolak Sistem Proporsional Tertutup TempoFoto
Pimpinan 8 Fraksi DPR RI memberikan keterangan pers terkait penolakan sistem proporsional tertutup pada pemilihan umum di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Sebanyak 8 Fraksi DPR RI yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menyatakan sikap menolak sistem pemilihan umum legislatif kembali ke proporsional tertutup dan tetap menyatakan sikap agar tetap Pileg secara proporsional terbuka.
Taufan RengganisPimpinan 8 Fraksi DPR RI memberikan keterangan pers terkait penolakan sistem proporsional tertutup pada pemilihan umum di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Sebanyak 8 Fraksi DPR RI yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menyatakan sikap menolak sistem pemilihan umum legislatif kembali ke proporsional tertutup dan tetap menyatakan sikap agar tetap Pileg secara proporsional terbuka.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Delapan Fraksi di DPR Kecuali PDIP Ingatkan MK |Republika OnlinePada 2008 MK pernah memutus pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka.
続きを読む »
Kecuali PDIP, 8 Fraksi DPR Tegas Tolak Pemilu Coblos PartaiDelapan fraksi di DPR RI tegas menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau pemilu coblos partai usai mencuatnya rumor putusan Mahkamah Konstitusi.
続きを読む »
8 Fraksi DPR Kumpul Pagi Ini, PKS Berharap Bocoran Denny Indrayana KeliruMeskipun baru sekadar bocoran, PKS menyebut pertemuan delapan pimpinan fraksi di DPR ini merupakan bentuk antisipasi. Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengungkap...
続きを読む »
8 Pimpinan Fraksi DPR Rapat Sore Ini Bahas Isu MK Bakal Ubah Sistem Pemilu 2024Pimpinan 8 fraksi partai politik minus PDIP di DPR RI melakukan pertemuan sore ini menyusul adanya informasi yang menyatakan MK mengabulkan sistem proporsional tertutup
続きを読む »
Polemik Sistem Proporsional Tertutup, 8 Fraksi DPR Desak MK Tak Kabulkan Gugatan Kader PDIPDelapan fraksi di DPR mendesak MK tak mengabulkan uji materi UU Pemilu. Mereka menolak Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.
続きを読む »
Wakil Ketua MKD DPR: Hak Imunitas DPR Penting dalam Koridor Negara HukumHak imunitas pada dasarnya adalah hak wakil rakyat, tidak boleh dipersoalkan atau disalahkan dalam hubungan dengan tindakan yang dilakukan termasuk setiap ucapan atau pendapatnya.
続きを読む »