Delapan fraksi di DPR menginginkan MK mempertahankan sistem proporsional tertutup.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bola panas pembahasan sistem pemilu untuk 2024 semakin memanas. Selain gugatan ke MK, komentar Ketua KPU menambah kontroversi.
Sampai saat ini, menurut Kahar, sistem demokrasi terus berkembang mencari bentuk semakin ideal seperti kehendak rakyat sebagai yang berdaulat, termasuk pelaksanaan pemilu. Indonesia sudah menjalankan lima kali pemilu selama masa reformasi. Selama itu, terus disempurnakan sistem pemilu yang semakin mendekatkan rakyat dengan pilihan orisinalitasnya.
Itulah kemajuan dan karakteristik demokrasi. Perpaduan indah antara keharusan kedekatan rakyat dengan wakilnya dan keterlibatan institusi parpol yang tetap harus dijunjung. Rakyat terbiasa berpartisipasi dengan berdemokrasi seperti itu. Dengan mempertahankan Pasal 168 ayat UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia. Tiga, mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat UU, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Terpisah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung sistem proporsional tertutup digunakan dalam pemilu. Namun, partai berlambang kepala banteng itu akan taat asas dan putusan MK.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Kecuali PDIP, 8 Fraksi di DPR Kompak Dukung Sistem Proporsional Terbuka8 fraksi itu menyatakan sikap politik bersama setelah mencuatnya kemungkinan kembali berlakunya sistem proporsional tertutup.
続きを読む »
Delapan Fraksi di DPR Tolak Kembali ke Sistem Proporsional TertutupDari sembilan fraksi di DPR, hanya Fraksi PDI-P yang mendorong sistem pemilu dikembalikan ke sistem proporsional daftar tertutup. Delapan fraksi lain menolak dengan alasan menjaga kemajuan demokrasi. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »
Tanpa PDIP, 8 Fraksi Dukung Sistem Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024Tanpa PDIP, 8 Fraksi Dukung Sistem Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024 Pemilu2024
続きを読む »
PDIP Tetap Dorong Proporsional Tertutup Meski Muncul Sikap 8 Fraksi MenentangPDIP memiliki sikap berbeda dengan delapan fraksi di DPR yang menginginkan proporsional terbuka pada Pemilu 2024.
続きを読む »
Fraksi PAN DPR: Pemerintah Harus Jelaskan soal Kegentingan hingga Terbitkan Perppu Cipta KerjaKetua Fraksi PAN DPR RI menilai DPR RI perlu melakukan kajian mendalam sebelum menyatakan menerima atau menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
続きを読む »
Minus PDIP, 8 Fraksi Partai Politik di DPR Tolak Sistem Pemilu Coblos Partai | merdeka.comTanpa PDIP, 8 fraksi partai politik di DPR menyatakan menolak Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024 karena alasan demokrasi.
続きを読む »