Dalam Setahun, Penyidik Bidang Keuangan Polri Sita Rp 5 Triliun
JawaPos.com — Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri memiliki peran besat dalam penanganan kejahatan keuangan. Dalam setahun, terdapat Rp 5 triliun uang dan aset hasil kejahatan yang berhasil disita. Sebagian uang hasil kejahatan dikembalikan ke korban, sebagian lainnya disita untuk negara.
Baca juga:Tiongkok Buka Pembatasan, Harga Minyak Mentah Dunia Langsung NaikPada 2022, aset paling besar yang berhasil disita itu dari kasus PT. Indo Surya dengan nilai Rp 2,5 triliun. Terdapat properti, kendaraan, uang, dan sebagainya. ”yang paling mahal berhasil disita dan dipastikan hasil kejahatan itu kantornya senilai ratusan miliar. Ada pula apartemen dan perumahan,” ujarnya.
Baca juga:Penting, Mitigasi Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan HajiLokasi dari aset hasil kejahatan ini juga terpencar-pencar. Bisa jadi berada di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, juga bisa berada di luar negeri. ”Kesulitannya tinggi dan memakan waktu serta biaya,” jelasnya. Baca juga:SAR Terus Cari Dua WNA yang Hilang di Diamond Beach Nusa PenidaDari berbagai penangkapan pinjol ilegal, maka diketahui bahwa sebenarnya uang pinjol ilegal ini diduga merupakan uang hasil kejahatan. Uang hasil kejahatan yang didominasi asal Tiongkok. ”Investor Tiongkok kebanyakan,” urainya.
Baca juga:Erupsi Gunung Marapi di Sumbar Sebanyak 72 Kali hingga SeninMenurutnya, regulasi pinjol di Indonesia menjadi peluang bagi pelaku kejahatan yang ingin mencuci uang dari Tiongkok. Sebab, regulasi hanya mengatur dan mengawasi yang legal. ”Yang ilegal tidak diatur dan ini yang membuat pinjol menjamur di Indonesia,” tegasnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Wujudkan Feeder Tol, Sehat Dalam Membangun: Tiga Kabupaten Dalam Usia 19 TahunDharmasraya, Pasaman Barat, dan Solok Selatan, genap berusia 19 tahun, Sabtu (7/1) lalu.
続きを読む »
Terungkap! Ini Penyebab Harga CPO dan Batu Bara RI MelesatMenkeu Sri Mulyani mengungkap penyebab harga CPO dan batu bara Indonesia melesat dalam setahun terakhir.
続きを読む »
Tren Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 2011-2021Pemerintah telah menetapkan perubahan terbaru terkait pajak penghasilan (PPh). Perubahan ini termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021, yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Salah satu poin yang diubah adalah terkait batas lapisan penghasilan kena pajak (PKP). Pada aturan sebelumnya, UU Nomor 36 Tahun 2008, lapisan terbawah yang terkena perhitungan PKP adalah kelompok berpenghasilan Rp 50 juta setahun atau sekitar Rp 4,17 juta sebulan. Namun, lapisan terbawah kini dinaikkan menjadi Rp 60 juta setahun atau Rp 5 juta sebulan. Selain itu, UU Nomor 7 Tahun 2021 juga menambah lapisan teratas, yang sebelumnya berpenghasilan di atas Rp 500 juta setahun dengan PPh 30 persen, menjadi kelompok berpendapatan di atas Rp 5 miliar setahun dengan PPh 35 persen. Meski demikian, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tetap bernilai Rp 54 juta setahun, atau sekitar Rp 4,5 juta per bulan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), penerimaan PPh nonmigas pada 2021 menyentuh angka Rp 626,95 triliun. Dalam LKPP, PPh dibagi menjadi dua jenis, yakni migas dan nonmigas, di mana pajak penghasilan wajib pajak pribadi tergolong dalam PPh nonmigas. PPh nonmigas pun menjadi penyumbang terbesar penerimaan perpajakan Indonesia di tahun itu, dengan besaran 42,5 persen. Kelompok ini juga memiliki andil tertinggi bagi penerimaan negara pada tahun tersebut, dengan porsi sebesar 36 persen. Ini menandakan bahwa pajak penghasilan menjadi sumber terbesar penerimaan negara. Angka PPh nonmigas pada 2021 juga mengalami kenaikan hampir dua kali lipatnya dibanding 2011, yang sebesar Rp 354,68 triliun. Namun, nilai yang didapat pada 2021 tidak setinggi penerimaan pada 2018 dan 2019. Berkaca pada grafik di atas, penerimaan pajak penghasilan nonmigas menurun relatif dalam pada 2020, bersamaan dengan pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang mewabah pada tahun itu.
続きを読む »
Venna Melinda Laporkan Ferry Irawan Atas Dugaan KDRT, Polisi: Empat Saksi Sudah DiperiksaKepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto mengungkapkan pihak penyidik telah menerima laporan dari Venna Melinda atas kasus dugaan kekerasan dalam...
続きを読む »
Sistem Proporsional Tertutup Berpotensi Menguatkan OligarkiSistem proporsional tertutup dalam pemilu dinilai berpotensi menguatkan oligarki serta merampas kedaulatan rakyat dalam demokrasi.
続きを読む »
Tak Banyak Berkomunikasi jadi Senjata Kuat Ma'ruf Lolos Dari Dakwaan?Dalam dakwaan, Ricky dan Kuat ikut terlibat dalam merencanakan pembunuhan sehingga...
続きを読む »