Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menyampaikan 50% dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) akan dialokasikan untuk bantalan sosial bagi petani/buruh tani dan tenaga kerja di industri tersebut.
Edy mengatakan, sesuai hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi antara Kantor Staf Presiden, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan 77 Pemerintah Daerah baik provinsi atau kabupaten/kota penghasil tembakau, pada 11 Januari 2023, bantalan sosial akan diwujudkan dalam berbagai program.
Edy mengatakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat terkait penggunaan DBH CHT 2023. Itu ditujukan pada pemerintah daerah penerima DBH CHT sebagai perencana dan pelaksana program. “Agar program dapat sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah,” ujarnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
KAI Beri Diskon Sampai 50 Persen untuk Berbagai Kalangan, dari Veteran RI ke Wartawan |Republika OnlineLegiun Veteran RI dapat diskon 50 persen untuk KA Komersial kelas ekonomi, bisnis.
続きを読む »
DBH Migas Turun, Bupati Sumenep: Program Pengentasan Kemiskinan Jadi TergangguUpaya Madura keluar dari jerat kemiskinan semakin sulit dilakukan. Pasalnya, empat wilayah di Madura mengalami penurunan dalam penerimaan dana bagi hasil (DBH)...
続きを読む »
Nike Bocorkan 5 Perubahan Besar Desain Mereknya 50 Tahun MendatangSederet perubahan desain merek Nike ini dipaparkan dalam buku mereka berjudul No Finish Line.
続きを読む »
Jangan Kelewatan, Tiket Presale WSBK Mandalika 2023 Mulai Rp 50 RibuTiket Presale WSBK Mandalika 2023 sudah bisa dipesan mulai dari harga Rp 50 ribu, diskon 75 persen hingga akhir bulan
続きを読む »
Setelah Diperpanjang 50 Hari, Proyek Jembatan Luworo Diklaim 100 Persen SelesaiSetelah ditoleransi perpanjangan waktu 50 hari kerja, rekanan pelaksana proyek rehabilitasi jembatan Luworo, Pilangkenceng, akhirnya dapat merampungkan pekerjaannya. Sesuai kontrak awal, seharusnya tuntas 18 November 2022 lalu.
続きを読む »
Gubernur Bakal Kirim 50 hingga 100 Generasi Milenial Belajar PertanianPemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU) bersama masing-masing instansi pemerintah terkait. Ada lima perjanjian kerja sama (PKS) yang disepakati, yakni bidang penguatan kelembagaan dan pengelolaan bisnis badan usaha milik desa (BUMDes), kelautan dan perikanan, kehutanan, perkebunan, dan pertanian.
続きを読む »