Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 kemarin.
Cipta Kerja
"Partai Buruh, KSPI, dan organisasi serikat buruh, serikat petani, menolak atau tidak setuju dengan isi Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang omnibus law undang-undang cipta kerja. Tapi terhadap pilihan pembahasan hukumnya, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh bersepakat memilih Perppu, bukan dibahas di pansus badan legislasi DPR RI," ucap Said Iqbal dalam konferensi pers, Minggu .SCROLL TO RESUME CONTENTDalam pasal ini, terdapat 4 poin yang ditolak.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Buruh Setuju Terbitnya Perppu Cipta Kerja, tapi Belum Tau IsinyaKelompok buruh sepakat pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja)
続きを読む »
Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Mahfud MD: Alasan Mendesak!Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) karena alasan yang mendesak.
続きを読む »
Presiden: Perppu Cipta Kerja Beri Kepastian Hukum bagi InvestorPresiden menyebutkan Perppu Cipta Kerja diterbitkan karena ekonomi Indonesia pada 2023 bergantung pada investasi dan ekspor. Dengan adanya perppu ini, kata Mahfud MD, inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja gugur. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Presiden Jokowi Terbitkan PerppuMahfud Md. berdalih alasan pemerintah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja lantaran adanya kebutuhan yang mendesak.
続きを読む »
KontraS Desak Presiden Jokowi dan DPR Batalkan Perppu Terkait UU Cipta Kerja - Pikiran-Rakyat.comKontraS mendesak Jokowi batalkan Perppu terkait UU Cipta Kerja karena dinilai jadi bentuk kesewenang-wenangan.
続きを読む »
Denny Indrayana Sebut Presiden Jokowi Tidak Hormati MK Karena Terbitkan Perppu Cipta KerjaDenny Indrayana kritik Presiden Jokowi karena telah menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Menurut Denny Jokowi tidak menghormati dan melecehkan Mahkamah Konstitusi.
続きを読む »