BPKN akan melakukan kajian terkait biaya penggunaan QRIS sebesar 0,3 persen bagi pelaku usaha yang mulai diberlakukan pada Juli 2023.
Anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI Renti Maharaini Kerti saat memberikan keterangan pers di Pasar Tradisional Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat . ANTARA/Syaiful HakimBadan Perlindungan Konsumen Nasional akan melakukan kajian terkait biaya penggunaan "Quick Response Code Indonesian Standard" sebesar 0,3 persen bagi pelaku usaha yang mulai diberlakukan pada Juli 2023.
Menurut dia, kalau ada ketentuan yang memberatkan akan berdampak terhadap penghasilan pada pedagang, terutama UMKM."Itu perlu diperhatikan suara dari pedagang. Kami akan coba sampaikan di pleno karena bagian pengkajian berada di Komisi 1 BPKN," katanya.Masalah ini mungkin bisa dikaji. "Bagaimana kebijakan biaya sekian persen dari pembayaran QRIS sehingga ada 'win-win solution', sehingga konsumen dan pelaku usaha diuntungkan," kata Renti.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
BI Kenakan Biaya QRIS 0,3 Persen ke Pedagang, Konsumen Tidak Boleh DibebankanBank Indonesia (BI) menetapkan biaya penggunaan QRIS sebesar 0,3 persen kepada para merchant atau pedagang yang sudah diberlakukan mulai 1 Juli 2023.
続きを読む »
Layanan QRIS Tak Lagi Gratis, Pedagang Kena Tarif 0,3% Mulai 1 Juli 2023Bank Indonesia melakukan penyesuaian besar Merchant Discount Rate (MDR) untuk layanan QRIS bagi pelaku usaha mikro. Penyesuaian ini mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2023.
続きを読む »
Mengenal Pengertian dan Manfaat QRIS, Layanan Transaksi yang Naik BiayanyaSimak pengertian QRIS beserta manfaatnya bagi pedagang dan pengguna, yang saat ini telah memiliki tarif baru sebesar 0,3%. KoranTempo
続きを読む »