BPK Temukan Pemborosan Keuangan Negara Rp 25,85 Triliun

'BPK merekomendasikan Pemerintah agar mereviu kembali penggunaan dana PMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.'

IHPS II Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan infrastruktur, serta penguatan stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik. Pemeriksaan dilakukan pada 29 instansi pemerintah pusat, 90 pemerintah daerah, dan 4 BUMN.

Hasil pemeriksaan atas penguatan infrastruktur menunjukkan permasalahan antara lain manajemen aset konsesi jalan tol masih belum memadai, di antaranya tanah seluas 87,90 juta m2 pada 33 ruas jalan tol belum bersertifikat. BPK merekomendasikan pemerintah agar melakukan pendataan, inventarisasi ulang, dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol tersebut.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan atas pengelolaan penyertaan modal negara di BUMN menyimpulkan bahwa pengelolaan PMN di BUMN tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian, antara lain pekerjaan yang didanai dari tambahan PMN tahun 2015 dan 2016 pada 13 BUMN sampai dengan semester I tahun 2022 sebesar Rp10,49 triliun, belum dapat diselesaikan.

"BPK merekomendasikan Pemerintah agar mereviu kembali penggunaan dana PMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelas Isma.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

detikfinance /  🏆 18. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

BPK beri opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2022Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Hasil Pemeriksaan ...
続きを読む »

BPK Temukan Masalah Tata Kelola Keuangan Negara Rp25,38 TIHPS dimaksud memuat temuan-temuan pemeriksaan yang seluruhnya bernilai Rp 25,85 triliun, dengan rincian temuan 3E.
続きを読む »

Lagi! Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPKBPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022.
続きを読む »

BPK Temukan 87,90 Juta Hektar Tanah Jalan Tol Belum Punya SertifikatBPK merekomendasikan pemerintah agar melakukan pendataan inventarisasi ulang dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol
続きを読む »

Celah Manipulasi Laporan Keuangan BUMNManajemen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk bolak-balik menyampaikan keterbukaan informasi kepada BEI setelah muncul kabar miring tentang kondisi keuangannya. MajalahTempo
続きを読む »

Terungkap! Begini Kejanggalan Laporan Keuangan WaskitaWakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo beberkan kejanggalan-kejanggalan dalam laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
続きを読む »