Melalui revisi Perpres 191 Tahun 2014, pemerintah tengah menggodok skema pembelian BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Ini bocoran dari BPH Migas:
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menyampaikan bahwa pemerintah masih menggodok regulasi yang akan mengatur penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
“Kami kan masih memproses revisi Perpres 191 Tahun 2014 khususnya mengenai konsumen pengguna, jadi kita ingin mempertegas lagi siapa sih konsumen pengguna yang berhak atas BBM bersubsidi dan BBM yang mendapatkan kompensasi,” ungkap Erika dalam konferensi pers di Gedung BPH Migas, Selasa . “Contohnya nantinya antara satu SPBU [Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum] dengan SPBU yang lain datanya akan terintegrasi, dan nanti orang akan membeli menunjukkan QR code, itu dia tidak bisa lagi seperti helikopter lagi, kalau sekarang kan orang bisa keliling dari satu SPBU ke SPBU lain,” terangnya.
"Jadi mobilnya itu keliling gitu kayak helikopter muter-muter ya bisa masuk ke dalam SPBU, dia mengisi kemudian dia mundur atau keluar lagi, masuk lagi, itu di dalam satu SPBU berkali-kali atau dia bisa juga keliling ke beberapa SPBU itu ya mengumpulkan dari solar bersubsidi itu untuk kemudian diletakkan di suatu tempat," jelasnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
BPH Migas Ungkap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi 1,42 Juta Liter |Republika OnlineJatim, Jambi, dan Sumsel adalah daerah dengan kasus penyalahgunaan BBM tertinggi.
続きを読む »
Penyelewengan BBM Subsidi, BPH Migas: Ada yang Pakai Modus HelikopterKepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, membongkar sejumlah modus yang kerap digunakan, oleh para pelaku penyalahgunaan BBM subsidi
続きを読む »
Siap-siap! Nanti Beli BBM Tidak Bisa Lagi Pindah-pindah SPBUBPH Migas tengah merumuskan kebijakan yang bisa menekan maraknya penyelewengan BBM bersubsidi
続きを読む »
2022, BPH Migas-Polri Amankan 1,4 Juta Liter BBM Subsidi Salahguna - JawaPos.comSanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan BBM subsidi yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.
続きを読む »
1,4 Juta KL BBM Subsidi Diselewengkan, Negara Rugi Miliaran!BPH Migas mengungkapkan data penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang terjadi di Indonesia.
続きを読む »
Negara Rugi! 1,4 Juta KL BBM Diselewengkan Selama 2022BPH Migas mencatat ada sebanyak 786 kasus penyelewenagan BBM bersubsidi di tahun 2022
続きを読む »