BP Batam promised to convey residents' rejection of plans to eviction traditional settlements on Rempang Island. The residents asked that the construction of the project in Rempang be carried out without displacing the indigenous people.
KOMPAS/PANDU WIYOGA
Rudi has also attempted to directly meet with residents on Rempang Island on Tuesday . However, only a few residents were present at the meeting. According to data from the Central Statistics Agency, the population of Rempang Island is 7,512 people in 2021. According to Ariastuty, for every relocated house, the government has prepared a plot of land measuring 500 square meters and a type 45 house.In addition to housing, the government will also prepare installation of piped water, electricity, roads, telecommunications, and fishermen's piers. Specifically for fishing families, assistance will be provided for fishing equipment.
On the island of Rempang, there are 16 old villages. The native residents who consist of Malay, Orang Laut, and Orang Darat tribes are believed to have inhabited the island of Rempang since at least 1834. On July 21st, Muhammad Syuzairi, a lecturer from the Faculty of Economics at Raja Ali Haji Maritime University in Tanjung Pinang, assessed that, as its name suggests, Rempang Eco City should not sideline its residents in its development. Development must be sustainable and residents should not merely be spectators.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Rawan Sisihkan Kehidupan Warga Pesisir, Warga Rempang Tolak Penggusuran di Rempang Eco CityWarga di Pulau Rempang, Batam menolak rencana penggusuran kampung-kampung adat untuk megaproyek Rempang Eco City. Sebagai masyarakat pesisir, mereka merasa selalu tersisih dalam kebijakan pembangunan di Batam.
続きを読む »
BP Batam janji bahas status Kampung Tua dalam pengembangan RempangKepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi berjanji membahas status Kampung Tua ke pemerintah pusat di depan aksi penolakan pengembangan Pulau Rempang ...
続きを読む »
Warga Pulau Rempang Batam Minta Perlindungan Hukum ke Presiden JokowiWarga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) meminta perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo agar tidak direlokasi dalam proses pengembangan Rempang Eco-City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama PT Makmur Elok Graha (MEG). Selain itu, mereka juga minta agar hak-haknya dipenuhi secara adil jika terjadi pengembangan Rempang Eco-City.
続きを読む »
Tak Mau Digusur, Warga Pulau Rempang Batam Minta Bantuan JokowiWarga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), meminta perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo, agar tidak digusur.
続きを読む »
Tolak Relokasi, Ribuan Warga Rempang dan Galang Nyaris Robohkan Pagar Kantor BP Kawasan BatamRibuan warga Pulau Rempang Dan Galang, Batam, Kapuluan Riau melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengelolahan Kawasan Batam, Kepuluan Riau, Rabu
続きを読む »
BP Batam Akan Sampaikan Aspirasi Warga Rempang ke PusatBP Batam berjanji menyampaikan penolakan warga terkait rencana penggusuran permukiman adat di Pulau Rempang. Warga meminta pembangunan proyek di Rempang dilakukan tanpa menggusur masyarakat asli.
続きを読む »