Masjid Al Jabbar jadi sorotan karena dibangun dengan APBD sebesar Rp1 triliun. Lalu, apa boleh anggaran ini untuk membangun tempat ibadah? Seperti apa aturannya?
Pembangunanjadi sorotan publik. Masjid yang megah di Kawasan Gedebage, Kota Bandung, itu diketahui dibangun dengan anggaran APBD Pemprov Jawa Barat hingga sebesar Rp 1 triliun.
Publik pun mempertanyakan mengapa anggaran pemerintah sebesar itu hanya digunakan untuk membangun masjid dibandingkan untuk sarana publik. Perdebatan ini pun ramai di media sosial sampai menarik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut serta.ADVERTISEMENTMenurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk membangun tempat ibadah sebetulnya sah-sah saja. Asalkan sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
"Kalau bangun masjid atau rumah ibadah pakai APBD atau APBN ya memang boleh. Cuma ini mekanismenya harus lewat persetujuan Anggota Dewan dulu. Karena kan ini anggaran pemerintah ada namanya proses di Banggar," papar Trubus ketika dihubungiProsesnya setiap akhir tahun, DPRD akan mengumpulkan usulan apa saja yang harus dibiayai anggaran daerah tahun berikutnya. Baik dari usulan langsung dari masyarakat maupun dari lembaga-lembaga pemerintahan daerah.
"Jadi ada usulan, awalnya pokir-pokir, kelompok berpikir, dia tampung saran dari masyarakat, kemudian masuk ke fraksi, nanti dirapatin masuk Banggar, sampai kemudian diketok APBD," ujar Trubus.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Heboh Ridwan Kamil Vs Netizen: Masjid Al Jabbar Dibangun Pakai APBDMasjid Raya Al Jabbar belum berhenti jadi sorotan. Kali ini terhadap pembiayaan pembangunan masjid yang dikeluarkan dari alokasi APBD Jawa Barat.
続きを読む »
Korban Penculikan Terbaring Lemas di RS Polri, Malika Diduga Dipukuli Selama Diculik Pemulung'Saat diperiksa di IGD pasien dinyatakan memang sempat ada perlakuan seperti dipukul, seperti disampaikan penyidik.'
続きを読む »
Ganjar Prioritaskan Alokasi APBD 2023 untuk Percepat Penurunan KemiskinanGanjar bilang percepatan penurunan kemiskinan ekstrem masih menjadi poin penting pembahasan, khususnya terkait data pasti soal jumlah penduduk miskin di Ja...
続きを読む »
Dana Aspirasi Anggota DPRD Karanganyar Lenyap di APBD, 4 Fraksi MeradangEmpat fraksi di DPRD Karanganyar meradang setelah mengetahui dana aspirasi mereka menghilang dalam APBD 2023 setelah ditetapkan. Ketua DPRD Karanganyar pun tak tahu ada perubahan isi dalam APBD 2023.
続きを読む »
Realisasi Belanja APBD Provinsi Lampung di Atas Rata-rataPemerintah Provinsi Lampung menempati peringkat ketiga dalam realisasi belanja APBD seluruh Indonesia pada Anggaran 2022
続きを読む »
Penurunan Kemiskinan Ekstrem Jadi Prioritas Ganjar Alokasikan APBD 2023Ganjar Pranowo menjadikan penurunan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas alokasi APBD Jateng 2023.
続きを読む »