BKPM menyebut kondisi global juga harus menjadi perhatian selain tahun politik terkait pengaruh investasi di Indonesia.
Deputi Bidang Hilirisasi Strategis Kementerian Investasi/BKPM Heldy Satrya Putera menjadi pembicara kunci dalam acara"Genjot Investasi di Tahun Politik" di Jakarta, Rabu . ANTARA/Benardy Ferdiansyah.
"Kalau kita bicara mengenai genjot investasi di tahun politik, dari pengalaman kita tidak bisa hanya melihat kondisi politik karena kita banyak mengundang investasi asing, maka kondisi global juga harus menjadi perhatian kita," ucap Deputi Bidang Hilirisasi Strategis Kementerian Investasi/BKPM Heldy Satrya Putera saat menjadi pembicara kunci dalam acara "Genjot Investasi di Tahun Politik" di Jakarta, Rabu.
"Kita menyiapkan berbagai macam antisipasi tiba-tiba muncul pandemi COVID-19 masalah kesehatan tetapi ternyata juga pengaruh ke ekonomi dan investasi. Kemudian perang Rusia dengan Ukraina, krisis energi ini ternyata mempengaruhi bagaimana arus investasi sehingga sekarang ini bukan hanya masalah politik saja kalau dinamika global itu juga terjadi dan menggoncang perekonomian. Walaupun politik kita baik-baik saja nanti tetap arus investasinya juga akan berpengaruh besar," ujar Heldy.
"Jadi, kalau secara keseluruhan kita masih d bawah 10 persen, artinya kita minus juga FDI-nya di tahun 2020 tetapi secara keseluruhan di 2020, kita masih positif pertumbuhan investasinya," lanjut dia. Dalam kesempatan itu, ia pun menampilkan data mengenai pertumbuhan investasi di Indonesia pada saat COVID-19.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Unilever Sabet Penghargaan BKPM, Pionir Investasi Sektor SekunderAnugerah Investasi Pionir merupakan penghargaan yang baru pertama kali diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM pada tahun ini.
続きを読む »
Kementerian BUMN Usulkan Rp 57,96 Triliun untuk PMN 2024, Bagaimana Jumlahnya di Tahun Sebelumnya?Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN pada Senin, 5 Juni 2023, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir, mengusulkan penyuntikkan modal negara (PMN) tunai untuk perusahaan-perusahaan BUMN sebesar Rp 57,96 triliun. Jumlah itu diperuntukkan bagi sejumlah perusahaan pelat merah seperti PT PLN (Persero) Rp 10 triliun; PT Hutama Karya (Persero) (HK) Rp 22,5 triliun; PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Rp 4 triliun; Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG) Rp 6,56 triliun; Industri Kereta Api (INKA) Rp 3 triliun; Rekayasa Industri (Rekin) Rp 2 triliun; dan ID Food Rp 1,9 triliun. Kemudian perusahaan konstruksi Wijaya Karya juga ditambahkan dalam daftar tersebut dengan nominal Rp 8 triliun menyusul rapat internal Presiden pada April lalu. Perlu digarisbawahi bahwa angka yang diusulkan belum tentu sepenuhnya ditetapkan. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, PMN untuk BUMN pada 2023 disepakati oleh Kementerian BUMN dengan DPR sekitar Rp 70 triliun, namun yang disetujui oleh Kementerian Keuangan hanya Rp 41,31 triliun. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penyuntikkan modal untuk BUMN tertinggi adalah pada 2021, yakni sebesar Rp 71,2 triliun. Saat itu, pembiayaan korporasi negara masuk dalam program Penanganan Covid-19 dan Percepatan Ekonomi Nasional (PCPEN).
続きを読む »
Kementerian ESDM Bongkar Arah Transisi Energi IndonesiaIndonesia memiliki komitmen kuat untuk melakukan transisi energi sesuai dengan rencana yang tertera pada dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).
続きを読む »
Peringati Hari Lingkungan Hidup, UI Gandeng Kementerian Lakukan Sedekah HutanBareng-bareng Kumpul Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (Bakul Budaya UI), menggelar sedekah hutan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada Senin (5/6/2023).
続きを読む »
Kementerian BUMN Soroti Keuangan Waskita Karya (WSKT), Proyeksi 2023 Rugi MembengkakKementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
続きを読む »
Satgas BLBI Serahkan Aset Properti Eks BLBI ke 3 Pemda dan 14 Kementerian LembagaSatgas BLBI melakukan serah terima hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas aset properti eks BLBI berupa tanah dengan nilai Rp 1,856 triliun - Halaman 1
続きを読む »