Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP), Joanes Joko menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi telah meminta DPR memproses revisi UU ITE.
Joanes menambahkan, sejak akhir 2021, Jokowi telah mengirimkan surat presiden ke DPR agar merevisi UU ITE, khususnya “pasal-pasal karet” yang dinilai mencederai demokrasi.
"Puji Tuhan, November 2022 kemarin, supres presiden akhirnya dibacakan di rapat paripurna , dan pembahasan revisi UU ITE sudah masuk dalam Prolegnas,” kata Joanes. “Bukan lagi dibuat pedoman operasional , karena dari teksnya saja itu sudah sangat bermasalah, kata Usman.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Bima Dijerat UU ITE, Amnesty Minta Polda Lampung Tak Lanjutkan Proses Pidana: Kritik DilindungiDirektur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Polda Lampung tidak melanjutkan proses hukum terhadap TikToker Bima Yudho.
続きを読む »
Tiktoker Bima Dipolisikan, PBHI: Masyarakat Berhak Kritik Pejabat karena Bayar Pajak |Republika OnlinePBHI menilai Bima Yudho menjadi korban UU ITE setelah mengkritik kondisi Lampung.
続きを読む »
Bima Kritik Jalan Disebut Melanggar UU ITE, Pengamat: Selalu Terasa Seperti Menghina Karena...Damar Juniarto salut pada Bima yang memiliki kemampuan menyampaikan kegelisahan atas...
続きを読む »
Buntut Kritik Jalan Rusak di Lampung, Tiktoker Bima Dilaporkan Soal UU ITE, Ini Kata PolisiBima Yudho Saputro, Tiktoker yang mengkritik jalan rusak di Lampung resmi dilaporkan ke polisi. Pihak keluarga segera cari pendampingan hukum.
続きを読む »
Keluarga TikToker Bima: Gubernur Lampung Sebut Orangtua Bima Tak Bisa Didik AnakJuru bicara keluarga TikToker Bima Yudho, Bambang, mengatakan, Gubernur Lampung Arinal sempat berbicara dengan orangtua Bima, pasca video Bima viral. Bambang mengatakan, Arinal menyebut bahwa orangtua Bima tidak bisa mendidik anak. Regional Bima
続きを読む »
Orang Tua Bima Ketakutan Setelah Ditelepon Gubernur Lampung, Ini Penyebabnya |Republika OnlineMenurut paman Bima, gubernur Lampung memarahi orang tua Bima lewat telepon.
続きを読む »