Menurut Masinton, keputusan MK di Pilpres dan MA di Pilkada yang mengubah aturan Nomor 23 P/HUM/2024 ini sama-sama merusak tatanan hukum.
- Politikus PDI Perjuangan , Masinton Pasaribu, turut menanggapi soal Mahkamah Agung yang mengubah batas usia calon kepala daerah.
Diketahui putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengatur perubahan syarat usia minimal Capres/Cawapres hingga akhirnya meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi kontestan Pilpres 2024."Maka kalau kita lihat perbincangan di sosial media itu kan jadi MK itu milik kakak, MA milik adik," ujar Masinton, Kamis .
Sebab nama Kaesang belakangan ini digadang-gadang akan maju sebagai bakal calon wakil gubernur Jakarta.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Polemik Putusan MA Ubah Syarat Batas Usia Kepala Daerah, Karpet Merah Buat Kaesang?Tak sedikit yang menduga berubahnya aturan itu adalah untuk memuluskan jalan Ketum PSI yang juga anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep untuk maju di Pilgub Jakarta.
続きを読む »
Pengamat Soroti Putusan MA, Sebut Terlalu Dipaksakan dan Mirip Putusan MK yang Loloskan GibranPengamat Politik menyoroti keputusan Mahkamah Agung (MA) soal aturan batas usia calon kepala daerah, sebut terlalu dipaksakan.
続きを読む »
Hormati Putusan Sela PTUN, Dewas KPK Tunda Pembacaan Putusan Etik Nurul GhufronDewas KPK menunda pembacaan putusan etik Nurul Ghufron. Putusan sela PTUN menjadi pertimbangan.
続きを読む »
ICW Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah: Dewas KPK Harus Lanjutkan Pembacaan Putusan Nurul GhufronICW punya dua poin untuk mendukung argumetasi tersebut
続きを読む »
Kantongi Putusan Sela PTUN, Hadirkah Gufron dalam Putusan Dewas KPK Siang Ini?Ghufron juga laporkan beberapa anggota Dewas KPK ke Polri, salah satunya terkait pencemaran nama baik selain ke MA.
続きを読む »
Hasil Putusan Sengketa Pilpres MK Dianggap Tidak Sesuai dengan Prinsip DemokrasiAda tiga poin yang disorot oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR atas putusan MK tentang Pilpres 2024.
続きを読む »