Jaksa mendakwa Agil Iqbal telah menyalahgunakan kewenangan sebagai bendahara desa dengan memalsukan dokumen pencairan anggaran dan tanda tangan kepada desa.
Suara.com - Muhammad Agil Iqbal seorang bendahara Desa Jero Gunung, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menggunakan anggaran desanya hingga ratusan juta untuk judi online.
Dalam uraian dakwaan, jaksa menyebut nominal anggaran desa yang digunakan terdakwa untuk bermain judi daring sebanyak Rp224 juta. Terdakwa mencairkan uang tersebut dari Bank NTB Syariah dengan membuat dokumen palsu dan memalsukan tanda tangan kepala desa. Pertama, pada 10 Mei 2022, terdakwa melakukan penarikan anggaran desa Rp140 juta. Terdakwa menghabiskan uang tersebut untuk membayar utang gadai kendaraan roda empat milik pribadi sebesar Rp15 juta, biaya makan Rp600 ribu, dan sisanya habis di meja judi daring. Kemudian, pada 11 Mei 2022, terdakwa kembali melakukan penarikan dengan nominal Rp100 juta.
Dengan uraian dakwaan demikian, jaksa mendakwa Agil Iqbal telah menyalahgunakan kewenangan sebagai bendahara desa dengan memalsukan dokumen pencairan anggaran dan tanda tangan kepada desa.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Bendahara desa habiskan anggaran ratusan juta untuk judi daringSeorang bendahara desa di Kabupaten Lombok Timur habiskan anggaran untuk judi daring. 😮 Jaksa menyebut nominal anggaran desa yang digunakan terdakwa sebanyak Rp224 juta.
続きを読む »
Bendahara Desa di Lombok Timur Maling Anggaran Desa, Duit Ratusan Juta Habis di Meja Judi Online - Pikiran-Rakyat.comBendahara Desa di Lombok Timur Maling Anggaran Desa, Duit Ratusan Juta Habis di Meja Judi Online: Bendahara Desa di Lombok Timur, NTB memalsukan dokumen dan tanda tangan kepala desa untuk maling demi judi online.
続きを読む »
DPR: Paling Urgen Dana Desa, Bukan Jabatan Kepala DesaWakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, yang mendesak direvisi aturan penggunaan dana desa, bukan jabatan kades. Kades dan aparat desa perlu diberi perlindungan gunakan dana desa agar tak terjerat korupsi. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »
Massa Perangkat Desa Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Revisi UU Desa Selesai Sebelum Pemilu 2024DPN PPDI mendukung penuh usulan untuk Revisi UU NO 6 tahun 2014 Tentang Desa dan menuntut DPR serta Pemerintah merealisasikannya sebelum Pemilu 2024.
続きを読む »
Mendagri Tito Dicurhati Perangkat Desa soal Rawan Dicopot Setiap Pergantian Kepala DesaMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima dan mempelajari tiga poin aspirasi yang disampaikan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) kepadanya.
続きを読む »
Demo Perangkat Desa Hari Ini, PPDI: Kepala Desa Tidak TerlibatKetua PPDI Moh Tahril menyebut aksi demo yang dilakukan para perangkat desa ini tidak melibatkan kepala desa.
続きを読む »