Bansos Tak Langgar Netralitas, Pakar Bawaslu Support System Kecurangan Pemilu

KETUA Bawaslu Rachmat Bagja mengatakan pemberian bantuan sosial bansos di masa pemilu tidak melanggar netralitas presiden

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai pernyataan tersebut tidak sekadar menunjukkan Bawaslu kurang memahami dampak bansos terhadap elektabilitas salah satu paslon. Menurutnya, hal itu justru membuktikan bahwa Bawaslu menjadi bagian atau support system

Feri juga mendukung MK untuk memanggil 4 menteri terkait bansos untuk menjadi saksi. Namun, perlu didukung dengan bukti yang cukup untuk dibawa ke persidangan.Adapun, dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres yang digelar di MK pada Kamis kemarin, Bawaslu sebagai pihak terkait membantah sejumlah dalil pemohon terkait kecurangan pemilu. Salah satunya, Bawaslu mengatakan bahwa pembagian bansos tersebut tidak melanggar netralitas.

KOMISI Pemilihan Umum RI menyebut perselisihan hasil pemilihan umum yang didaftarkan pada Pemilu 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan perkara PHPU Pemilu 2019.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Bawaslu Pastikan Langkah Jokowi Bagi-bagi Bansos Tak Langgar NetralitasBawaslu memastikan, penyaluran bansos yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerja ke Serng tidak melanggar.
続きを読む »

Sidang Sengketa Pilpres di MK, Bawaslu Sebut Jokowi Bagi-bagi Bansos Tak Langgar NetralitasCara Presiden Jokowi yang bagi-bagi bansos dekat spanduk pasangan 02 Prabowo-Gibran di Serang, Banten dipersoalkan.
続きを読む »

Bawaslu di Sidang MK: Jokowi Tak Langgar Netralitas Bagikan BansosKetua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut laporan terkait aktivitas Presiden Jokowi membagikan bansos dengan spanduk Prabowo-Gibran tak memenuhi unsur pelanggaran.
続きを読む »

Kasus Presiden Bagikan Bansos di Depan Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Bela Jokowi: Tidak Langgar Netralitas!'Berdasarkan hasil kajian laporan Nomor 001 Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024, tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu,' kata Bagja.
続きを読む »

Bawaslu Sigi-Sulteng tetapkan KPU tak terbukti langgar pemiluBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) menetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tidak terbukti melakukan ...
続きを読む »

Bawaslu: Laporan Terhadap Jokowi Tak Penuhi Unsur Pelanggaran Pemilu, Termasuk soal BansosBadan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) memberikan jawaban selaku pihak terkait, dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
続きを読む »