Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengatakan tidak adil seorang warga negara Indonesia. Muhammad Said (26), dihukum penjara karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap jemaah wanita. Selengkapnya : ___ Vivacoid WNI Pelecehanseksual
Karena menurut dia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah mengaku tidak menerima informasi sidang yang bersangkutan. Hingga kemudian dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Maka dari itu, ia meminta Menteri Agama dan Kedutaan Besar Indonesia di Arab, mengambil tindakan.“Kasus ini diputus dan diselesaikan hanya dengan keterlibatan satu pihak. Sangat tidak adil rasanya bagi WNI tersebut, ketika diputus bersalah tanpa adanya pendampingan hukum yang layak.
Anggota Fraksi Partai Nasdem, ini menyebut pendampingan hukum kepada WNI tersebut sangat penting. Sebab kejelasan kasusnya masih bergulir dan banyak pihak yang memiliki keterangan berbeda. Maka dari itu, kata dia, sudah sepatutnya negara mendampingi warganya untuk menemukan titik terang atas kasus ini.
“Terlebih jika kita lihat kasus ini masih mengandung simpang-siur terkait kejelasannya. Namun terlepas dari kebenarannya nanti, memang sudah sepatutnya negara hadir dalam melindungi dan menjamin hak-hak warga negaranya. Jangan sampai negara tidak tahu-menahu bahwa ada WNI yang butuh bantuan, bahkan sudah sampai keburu divonis penjara. Itu yang bikin miris,” jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah memprotes terkait kasus yang menimpa jemaah umrah Muhammad Said asal Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan , yang divonis 2 tahun bui kasus pelecehan terhadap wanita asal Lebanon saat tawaf di Masjidil Haram.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Menpora Calonkan Diri Jadi Wakil Ketua PSSI, Ketua Cabang Dayung: Kurang EtisLangkah Menpora mencalonkan diri untuk posisi wakil ketua umum (Waketum) PSSI dikritik ketua cabang dayung.
続きを読む »
Adanya Dugaan Dana GFC Mengalir ke Parpol, Ahmad Sahroni: Saya Minta PPATK Terus TelusuriAdanya dugaan TPPU dari hasil kejahatan lingkungan (green financial crime/GFC) yang mengalir ke anggota partai politik, Komisi III DPR meminta PPATK mendalami
続きを読む »
PPATK Sebut Ada Aliran Dana Kejahatan Lingkungan ke Anggota Parpol, Sahroni: Bongkar SemuaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni minta PPATK bongkar semua aliran dana kejahatan lingkungan ke anggota parpol. Jangan sampai dipakai untuk Pemilu 2...
続きを読む »
Biaya Haji Naik, Wakil Ketua Komisi VIII DPR: Terlalu Mendadak dan MemberatkanWakil Ketua Komisi VII DPR Marwan Dasopang menilai rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas menaikkan biaya haji merugikan calon jamaah
続きを読む »
Sinergitas TNI POLRI amankan situasi di PT GNI tuai Pujian dari wakil Ketua DPW PKB SultengWakil Ketua DPW PKB Sulteng Puji Sinergitas Polri dan TNI Amankan Bentrokan di PT GNI
続きを読む »
Wakil Ketua MPR sebut Imlek libur nasional hargai keberagaman etnisWakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan penetapan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional bertujuan untuk mewujudkan sikap saling menghargai ...
続きを読む »