Heru menjelaskan, sebelumnya, dalam RDTR seluruh gedung milik pemerintah pusat dilarang disewakan sehingga pemanfaatannya tidak optimal.
Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah merevisi aturan tentang zonasi dalam rencana detail tata ruang . Perubahan aturan ini dilakukan agar gedung-gedung milik pemerintah pusat di DKI Jakarta dapat disewakan ke pihak swasta usai Ibu Kota pindah ke Kalimantan Timur.
Meskipun demikian, Heru menegaskan bahwa bangunan-bangunan tersebut tetap dikelola oleh pemerintah pusat.Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meminta Pemprov DKI untuk membuat tim-tim kecil fokus membahas detail tata ruang terkait pascaperpindahan IKN.
"Presiden memberikan petunjuk kepada kami, sistem yang pemerintahan ke depan. Jadi, sistem pemerintahan ke depan juga harus dipikirkan untuk Jakarta," tambah Suharso. "Ada beberapa revisi untuk penguatan, kesinambungan mengenai teknis pengadaan barang dan jasa, ada beberapa yang harus kita selesaikan dengan cepat, jadi itu penting. Nanti akan diteruskan oleh Pak Harso sebagai leading sectornya," kata Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Senin ."Iya. Sebagianlah . Mekanisme pertanggungjawabannya, kontinuitasnya," ujar Yasonna.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
PUPR Buka Tender Proyek Kantin dan Gedung Parkir DPR Rp70 MiliarKementerian PUPR membuka tender proyek pembangunan kantin dan gedung parkir Gedung DPR senilai Rp70 miliar.
続きを読む »
PUPR Buka Tender Proyek Kantin dan Parkir Gedung DPR Rp70 MiliarKementerian PUPR membuka tender proyek pembangunan kantin dan gedung parkir Gedung DPR senilai Rp70 miliar.
続きを読む »
Perkuat Digitalisasi Pemerintahan, Menpan RB Mulai dari Dukcapil Daerah |Republika OnlinePengembangan digitalisasi akan berfokus pada data kependudukan dan pencatatan sipil.
続きを読む »
Nasdem Tetap Dukung Pemerintahan Jokowi meski Kader Dicopot dari KabinetJohnny Plate menegaskan komitmen politik Nasdem yang berulang kali disampaikan Surya Paloh, yakni terus mengawal Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatannnya.
続きを読む »
Nasdem Tegaskan Kawal Pemerintahan Jokowi Hingga 2024 |Republika OnlineNasdem menyatakan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
続きを読む »
Ribuan Warga Israel Protes Pemerintahan Baru PM NetanyahuRibuan warga Israel turun ke jalan untuk memprotes rencana pemerintahan baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menurut para demonstran, pemerintahan baru itu...
続きを読む »