Anggota Komisi III DPR Usul Lembaga Pengawas Polri Dibikin Lebih Memadai

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan pihaknya bakal mengusulkan lembaga pengawas Polri yang lebih memadai.

"Paling tidak kita mendekatkan diri pada cita-cita menjadikan polisi kita ini polisi sipil," tambahnya.Arsul mengatakan bahwa anggaran Polri itu mencapai Rp 100 triliun per tahunnya. Sementara, Kompolnas hanya mendapat anggaran sekitar Rp 15 miliar per tahun.

"Coba bisa dibayangkan polisi itu anggarannya sekitar Rp 100 triliun kemudian diawasi eksternalnya oleh Kompolnas yang anggarannya cuma Rp 15 miliar setahun," katanya. "Artinya bagaimana sebuah organisasi yang kan anggarannya besar kemudian melibatkan juga sumber daya manusia yang besar, jumlah polisi kita itu lebih dari 440 ribu lho," tambahnya.

Lebih lanjut, Arsul menyebut Kompolnas diatur dalam Peraturan Presiden atau Keppres. Nantinya, Komisi III DPR akan mengusulkan Kompolnas atau lembaga semacamnya agar diatur dalam Undang-Undang langsung."Kompolnas saat ini sebagai pengawas eksternal diatur oleh bukan oleh Undang-Undang Polri tapi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden Perpres, Keppres," katanya.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

detikcom /  🏆 29. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Hinca Panjaitan Soroti Kasus Bos Duta Palma, Begini KalimatnyaAnggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menyoroti proses hukum yang dialami bos Duta Palma, Surya Darmadi.
続きを読む »

Wakil Ketua Komisi III DPR Anggap Vonis 1,5 Tahun Eliezer AdilTerdakwa Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim PN Jaksel. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut keputusan hakim sudah adil.
続きを読む »

Vonis Richard Eliezer Lebih Rendah Dari Tuntutan, Komisi III DPR Sebut Jaksa Bisa Ajukan BandingAnggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan jaksa yang menuntut terdakwa Bharada E alias Richard Eliezer selama 12 tahun penjara bisa mengajukan banding atas vonis hakim.
続きを読む »

Komisi III DPR Usulkan Revisi UU MK LagiSetelah kasus pencopotan hakim konstitusi Aswanto, revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau UU MK mulai bergulir. Empat poin perubahan dirumuskan dalam revisi UU MK tersebut. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »

Mahfud-Komisi III DPR Bahas Revisi UU MKMenko Polhukam Mahfud Md dan Komisi III DPR menggelar rapat tentang RUU MK, Rabu (15/2). Rapat ini membahas Perubahan ke-4 atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.
続きを読む »