Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail menyatakan penolakannya terhadap rencana penerapan jalan berbayar
Hal itu disampaikan setelah didesak massa aksi yang mengatasnamakan Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi untuk menegaskan sikap fraksi terhadap aturan yang masih dalam tahap pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah itu.
Baca juga:Massa Aksi Tolak ERP Diminta Sampaikan Tuntutan Langsung, tapi Tak MauPernyataan sikap itu sontak membuat massa aksi bersorak kegirangan. Ismail kemudian meminta dukungan kepada warga agar dapat memperjuangkan sikap penolakan tersebut di kursi parlemen. “Mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar fraksi PKS bisa memperjuangkan ini,” tegasnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Fraksi PKS Sumut Tegas Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji: Memberatkan dan Tidak AdilFraksi PKS DPRD Sumut menyatakan sikap menolak usulan pemerintah yang berencana menaikkan biaya haji 1444 Hijriah/2023 M saat Rapat Paripurna
続きを読む »
Politisi Senior PKS Sekaligus Wakil Ketua DPRD Karanganyar Rohadi Widodo Meninggal DuniaRohadi Widodo meninggal dunia setelah berjuang melawan sakit leukemia di Rumah Sakit Kariadi Semarang.
続きを読む »
BK DPRD Muba Panggil Anggota Dewan Diduga Pemeran Video Syur ViralBadan Kehormatan DPRD Muba memanggil anggota DPRD Muba yang diduga pemeran video syur yang viral di Media sosial. Hingga kini DHL belum memenuhi panggilan. Via: detiksumut_
続きを読む »
Pengemudi Ojol Ancam Tak Pilih Anggota DPRD DKI yang Dukung ERPOrator lainnya pun turut mengancam agar tidak akan memilih legislator Jakarta yang mendukung ERP saat pileg 2024.
続きを読む »
Belum Bebas dari Tahanan, Mantan Anggota DPRD Sumsel Divonis 2 Tahun Kasus LainnyaBelum selesai menjalani masa tahanan selama tiga tahun, mantan anggota DPRD Sumsel, Sakim Nanda Budi Setiawan, kembali divonis Hakim PN Palembang selama dua tahun....
続きを読む »
Legislator: Wajar pengadaan pakaian dan atribut dinas Rp1,87 miliarAnggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menilai wajar anggaran pengadaan pakaian dan atribut dinas untuk anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp1,87 ...
続きを読む »