Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Karyatin Subiantoro mengeluhkan perihal pembayaran gajinya sebagai anggota dewan yang sering terlambat setiap bulannya.
Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Karyatin Subiantoro mengeluhkan perihal pembayaran gajinya sebagai anggota dewan yang sering terlambat setiap bulannya.
Menurut Karyatin, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerap membayar gaji kepada para anggota dewan tidak tepat waktu atau lewat dari tanggal yang sudah ditentukan. "Izin pimpinan, keterlambatan ini ada beberapa, apakah masalah gaji? kalau gaji memang ini mungkin dari BPKD bisa menjelaskan apabila di tanggal 1 itu tanggal merah. Contoh minggu lalu itu tanggal 1 itu di hari Kamis tanggal merah," jelas Augustinus.
Gaji dan tunjangan 106 anggota DPRD DKI Jakarta pada tahun 2022 naik sebesar Rp26,4 milliar dari Rp150,9 miliar menjadi Rp177,3 miliar. Sementata itu, Kepala Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja BPKD DKI, Meriani Mandyara tak menjawab secara lugas dan rinci alasan pembayaran gaji anggota dewan dilakukan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Metro Sepekan: Kata DPRD DKI Jakarta, Gara-Gara Pergub Anies Baswedan Proyek JLNT Pluit MangkrakProyek Jalan Layang Non-Tol (JLNT) mangkrak karena mantan Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022. Hal itu disampaikan Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian.
続きを読む »
DPRD Minta Gaji PJLP Sesuai UMP DKI Jakarta, Heru Budi: Kita SesuaikanDiketahui, rata-rata gaji PJLP DKI Jakarta masih dengan besaran UMP DKI Jakarta 2022, yakni sebesar Rp 4,6 juta. Padahal UMP DKI Jakarta 2023 saat ini telah ditetapkan sebesar Rp4,9 juta.
続きを読む »
DPRD DKI Jakarta Minta Pembahasan Upah PJLP Segera DiselesaikanDPRD DKI Jakarta berharap terkait upah atau gaji PJLP disesuaikan berdasarkan tingkat pendidikan dapat segera dirumuskan.
続きを読む »
Kualitas Udara Jakarta Buruk, Pemprov DKI Dinilai Perlu Terapkan WFHFraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam mengatasi permasalahan kualitas udara di Ibu Kota. Sebab, kualitas udara di Jakarta selalu buruk dalam beberapa waktu terakhir. Megapolitan Jakarta
続きを読む »
Trotoar Depan Kedubes AS Kembali Dibuka, PKS Minta Pemprov DKI Lebih Responsif | merdeka.comLangkap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka kembali trotoar di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta, Jumat (9/6) malam diapresiasi sejumlah pihak. Salah satu pujian datang dari anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, M Taufik Zoelkifli (MTZ).
続きを読む »