Komisi IV DPR RI mencecar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengenai aturan ekspor pasir laut.
Menurutnya, dalam jangka panjang aturan tersebut akan berdampak serius pada ekologi wilayah di pesisir dan di laut. Jika merusak ekologi laut dampaknya juga akan menurunkan hasil penangkapan oleh nelayan.
"Dalam jangka panjang hal ini akan berdampak serius pada krisis ekologis wilayah pesisir dan laut. Juga kerusakan ekosistem biota laut yang berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan. Kami ingin mendapatkan kejelasan dengan terbitnya PP nomor 26/2023 tersebut, serta meminta agar PP ini dapat ditinjau kembali dengan meminta masukan dari pihak pemangku kepentingan," katanya dalam rapat dengan KKP di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin .
Selain itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera , Slamet juga mempertanyakan bagaimana awal pemerintah dalam menyusun PP No 26/2023 ini. Ia meminta pemerintah transparan apa saja dasar pembentukan aturan serta bagaimana pemerintah meyakinkan bahwa aturan itu bukan menguntungkan sekelompok orang saja.
"Saya tidak melihat RPP yang melibatkan publik. Kami tahunya kan tahu-tahu muncul PP, kalau PP kan minimal ada angin-angin sayup mau ada PP ini. Sehingga ini kemudian membuat kami kecurigaan apalagi setelah kami membaca isinya, kami juga print out. Kami dalam itu. Kami juga tidak menolak niat baik pemerintah, tetapi jangan sampai tidak transparansi, ini ada penumpang gelap dalam PP ini," katanya.dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditargetkan KKP.
"Saya mengusulkan PP ini kemudian disampaikan minimal di Komisi IV saya nggak melihat RPP yang disampaikan ke publik. Saya ragu dengan model pengawasan selama ini yang masih lemah, khawatir gitu ya jadi memperkaya kelompok-kelompok tertentu. Negara tidak mendapatkan penambahan, jika mendapatkan penambahan tetapi tidak sebanding kerusakan ekologi," tuturnya.Manfaat ekspor pasir laut dipertanyakan. Cek halaman berikutnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Menteri KKP Trenggono Minta Kebijakan Ekspor Pasir Laut Tak Digembar-gemborkanMenteri KKP kembali buka suara soal polemik kebijakan ekspor pasir laut. Ia meengatakan agar kebijakan ini tak digembar-gemborkan.
続きを読む »
Menteri Trenggono Usul Anggaran KKP Ditambah Rp700 MiliarMenteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengusulkan tambahan anggaran buat KKP sebesar Rp700 miliar.
続きを読む »
Menteri Trenggono Minta Tambahan Anggaran Rp 714 Miliar Tahun DepanSebelumnya pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp 6,9 triliun. Dengan disetujui tambahan tersebut maka anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun.
続きを読む »
Masalah Kesehatan Banyak, Komisi IX DPR: Anggaran Kesehatan Masih MinimKomisi IX DPR menilai anggaran kesehatan masih minim, padahal banyak masalah kesehatan yang harus diselesaikan.
続きを読む »
Komisi X DPR Setujui Pagu Indikatif Kemenpora TA 2024Kemenpora juga mengusulkan tambahan anggaran pada pagu anggaran (sementara) 2024.
続きを読む »