Omnibus law tidak bisa dan tak mungkin digunakan pada produk hukum bersifat darurat.
"Untuk pendaftaran permohonan secara fisik pada hari ini kami lakukan karena aturannya memang menentukan demikian. Naskah permohonan, surat kuasa, dan daftar alat bukti tetap harus diserahkan secara fisik kepada Mahkamah Konstitusi," kata Koordinator Kuasa Hukum Pemohon Partai Buruh, Said Salahudin dalam keterangannya pada Rabu .
Setidaknya ada lima alasan yang dijadikan dalil Partai Buruh untuk menjadi pertimbangan MK membatalkan UUCK. Alasan pertama, UUCK termasuk pada saat masih berstatus Perppu disebut telah mengangkangi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada prinsipnya menyatakan UUCK inkonstitusional. Alasan keempat, UUCK diyakini Partai Buruh ditetapkan di luar jadwal konstitusional atau ditetapkan melampaui batas waktu. Dalam UUD 1945, pembatasan itu pada pokoknya menentukan penetapan Perppu menjadi undang-undang hanya boleh dilakukan “dalam persidangan yang berikut”.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Partai Buruh Ajukan Uji Formil UU Cipta Kerja ke MKPartai Buruh resmi melakukan uji formil UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tetang Cipta Kerja ke MK
続きを読む »
AKBP Achiruddin Hasibuan Dipecat Tidak Hormat dari Polri Langsung Ajukan Banding, Achiruddin: Semoga Keadilan BerjalanAKBP Achiruddin Hasibuan dipecat tidak hormat dari Polri langsung ajukan banding. Achiruddin berharap semoga keadilan berjalan.
続きを読む »
Temui Buruh, Ganjar Pranowo: Mereka Tak Tolak Omnibus LawBakal calon presiden dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menemui puluhan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pada Senin, 1 Mei 2023.
続きを読む »
Andi Gani Memastikan Ganjar Pranowo tak Ada Hubungannya dengan Omnibus LawJarang ada pemimpin yang berani menemui buruh secara langsung dan mendengarkan aspirasinya hanya Ganjar Pranowo yang melakukan itu.
続きを読む »
Jawab Kritik Dukung Ganjar di Pilpres, Presiden KSPSI: Dia Bukan Pembentuk Omnibus LawPresiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menilai Ganjar Pranowo tak ada hubungannya dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang selama ini ditolak para buruh.
続きを読む »