Diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP, sesuai ketentuan perundang-undangan.
Agar tepat sasaran dan tepat volume, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jambi mengenai penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan . Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Gubernur Jambi Al Haris di Jakarta, Rabu .
Erika juga menyampaikan, luas wilayah penyaluran Bahan Bakar Minyak , khususnya JBT atau solar dan JBKP atau pertalite, mencakup seluruh wilayah di Indonesia, di mana Pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan atas penyediaan dan pendistribusian BBM. Khususnya atas JBT dan JBKP yang terdapat subsidi dan kompensasi negara maka penyalurannya kepada konsumen pengguna yang berhak harus tepat volume dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Erika juga mengungkapkan soal Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian JBT dan JBKP, termasuk aplikasi yang diharapkan dapat mempermudah pemda menerbitkan surat rekomendasi. Aplikasi tersebut, Erika melanjutkan, terintegrasi antara Pemda dengan BPH Migas, juga dengan Pertamina.
Selain itu, Pemprov Jambi juga berharap melalui PKS ini dapat meningkatkan pajak untuk daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor. Untuk mewujudkan hal tersebut, Al Haris berharap kepada semua SPBU, untuk tidak melayani kendaraan yang pajaknya mati, sehingga semua kendaraan yang ingin mendapatkan BBM subsidi atau kompensasi, harus membayar pajaknya. Al Haris menyadari, pengaturan dan pengendalian penyaluran BBM subsidi dan kompensasi bukan hal yang mudah.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
BPH Migas Dorong Pemda Awasi Penyaluran BBM Subsidi agar Tepat SasaranBPH Migas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua Barat Daya dalam upaya pengendalian dan pengawasan BBM Subsidi.
続きを読む »
Cegah Penyelewengan BBM Subsidi, BPH Migas Imbau Penyalur BBM Cek Kelengkapan DokumenUntuk menjaga penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara tepat sasaran serta tepat volume, sangat penting penyalur BBM memeriksa kelengkapan dokumen surat rekomendasi pembelian BBM
続きを読む »
BPH Migas dorong pemprov wujudkan kerja sama pengawasan BBM subsidiBadan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong pemerintah provinsi mewujudkan kerja sama dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan ...
続きを読む »
BPH Migas dan Pemprov Jambi tanda tangani kerja sama pengendalian BBMBadan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemrov Jambi menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) tentang penyediaan, pengendalian, ...
続きを読む »
BPH Migas: Kerja sama pengawasan BBM beri manfaat bagi peningkatan PADBadan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan kerja sama pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi negara ...
続きを読む »
Kepala BPH Migas dorong sinergi hulu dan hilir migasKepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mendorong adanya sinergi antara SKK Migas di sektor hulu dan BPH Migas di sektor ...
続きを読む »