Berkurangnya alokasi dana desa (ADD) pantang mengendorkan semangat membangun pemerintah desa (pemdes). Itu bisa diatasi dengan menggenjot pendapatan asli desa (PADes).
‘’Nominal ADD 2023 yang lebih kecil dari tahun lalu bukan alasan untuk kendor,’’ kata Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Hari Puryadi kemarin .
Total penurunan ADD di kabupaten ini mencapai Rp 37 miliar. Dari Rp 179 miliar tahun lalu, tahun ini tinggal Rp 142 miliar, untuk 198 desa. Menurut Hari, penurunan itu lumrah. Sebab, pendapatan daerah juga fluktuatif. ‘’Besaran ADD tergantung pendapatan daerah yang berubah-ubah, tahun ini turun,’’ ujarnya.
Hari menuturkan, sumber dana pemdes bukan cuma ADD. Masih ada dana desa dan PADes. Sehingga, penurunan ADD harus disikapi dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang ada. ‘’Jangan cuma mengandalkan ADD.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Jatah ADD Kabupaten Madiun 2023 Turun, Tinggal Rp 142 MPemerintah desa (pemdes) di Kabupaten Madiun harus mengencangkan ikat pinggang. Sebab, keuangan mereka semakin menipis tahun ini.
続きを読む »
Retribusi Parkir Bocor, Dewan Usulkan Digitalisasi ParkirDPRD Buleleng mengusulkan agar pemerintah menerapkan sistem digitalisasi parkir, guna mencegah potensi kebocoran parkir. Hal itu dilakukan seiring dengan melonjaknya target pendapatan retribusi parkir. Baik itu sektor parkir tepi jalan umum maupun parkir khusus.
続きを読む »
Dewan Persoalkan Pemprov DKI Beri Hibah Mobil Mewah ke Kodam Jaya |Republika OnlinePejabat Kodam Jaya dan Komandan Pasmar 1 mendapatkan mobil mewah dari pajak rakyat.
続きを読む »
Dewan Pers Sebut Media Online Paling Banyak Lakukan PelanggaranDewan pers sebut media digital atau media online paling banyak melakukan pelanggaran.
続きを読む »
Dewan Pers Keluarkan Pedoman Pemberitaan Cegah Politik IdentitasDEWAN Pers telah mengeluarkan peraturan tentang pedoman pemberitaan isu keberagaman sebagai bentuk pencegahan menguatnya politik identitas, di media massa jelang Pemilihan Umum 2024.
続きを読む »
Malam-malam, KPK Geledah Gedung Dewan, Ketua DPRD DKI Bilang BeginiGedung DPRD DKI Jakarta digeledah KPK pada Selasa (17/1) malam, untuk pengumpulan alat bukti dugaan kasus korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang
続きを読む »