Ada UU PPSK, Kepastian Hukum Kasus Keuangan Makin Tegas di Tangan OJK

UU PPSK mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai satu-satunya lembaga yang dapat melakukan penyidikan

Liputan6.com, Jakarta Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 49 Bagian Keempat UU PPSK.

Dalam kaitan ini, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi memandang, ketentuan dalam UU PPSK tersebut sudah cukup jelas sehingga tidak ada lembaga atau instansi lain yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan selain OJK. Uchok menambahkan, dijadikannya OJK sebagai satu-satunya lembaga negara yang berhak melakukan penyidikan pada kasus di sektor jasa keuangan akan mencegah terjadinya bias dalam penanganan suatu kasus.

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.

"Penguatan fungsi penyidikan kepada OJK yang merupakan salah satu hasil UU PPSK akan semakin memberdayakan OJK, dan meningkatkan integritas sektor jasa keuangan," kata dia.3 dari 3 halamanTingkatkan KoordinasiMahendra menambahkan, dalam menjalankan fungsi tersebut OJK siap untuk meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Ada UU PPSK, OJK Kini Bisa Lakukan Penyidikan Kasus Pidana KeuanganPeran OJK makin diperkuat dengan adanya UU PPSK
続きを読む »

UU PPSK Perluas Kewenangan OJK dalam Penyidikan Tindak Pidana Jasa Keuangan |Republika OnlineKomisi XI DPR menilai perluasan kewenangan tingkatkan wibawa OJK
続きを読む »

OJK Punya Kewenangan Penyidikan di UU P2SK, Apa Dampaknya?Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan kewenangan melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana keuangan.
続きを読む »

OJK Catat 162 Kasus Pelanggaran Pasar Modal Sepanjang 2022Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 162 kasus pelanggaran di bidang pasar modal Indonesia.
続きを読む »

Kewenangan Penyidikan di UU PPSK Dinilai Jadi Penguat Fungsi OJKUU PPSK memperluas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk proses penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
続きを読む »