Ada Celah Regulasi, Penyelenggara Negara Bisa Punya Saham di Perusahaan

Sebanyak 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebut memiliki saham di 280 perusahaan tertutup atau tidak terdaftar di Bursa Efek.

“Bukan [perusahaan terbuka]. Kalau di bursa kami tidak pusing, itu kan bebas investasi. Ini perusahaan tertutup nonlisting, semua tertutup,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Kamis .Pahala mengatakan proses pendalaman terkait status ratusan perusahaan itu masih terus dilakukan. Penelusuran KPK akan berfokus pada perusahaan konsultan pajak.

“Itu yang paling mungkin dari hubungan mereka. Paling mungkin adalah gratifikasi dan suap, per definisi kan penerimaan terkait dengan jabatan dan wewenang,” ulas Pahala. Namun, dia menegaskan bahwa hal itu tidak etis dilakukan oleh pelayan publik karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

soloposdotcom /  🏆 33. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

KPK: Ada Celah Gratifikasi ketika Pegawai Pajak Punya Saham di PerusahaanPahala Nainggolan sebut KPK tengah mendalami kepemilikan saham pegawai pajak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, salah satunya di konsultan pajak.
続きを読む »

Pemulihan 1,5 Hektare Lahan Ranca Upas Butuh Waktu Puluhan Tahun: Ada Kelalaian Penyelenggara - Tribunnews.comKerusakan kawasan akibat event trail motor itu relatif parah karena rute yang dibuat masuk ke dalam yang di sana terdapat satu ekosistem kawasan hutan heterogen. (Ld)
続きを読む »

Permudahkan Pengurusan KPR, Bank BTN Sediakan Aplikasi BTN PropertiTerkait dengan regulasi baru mengenai pengeluaran KPR Bersubsidi, Branch Manager BTN KC Jayapura, Noval Hansen Dongoran mengatakan, untuk regulasi baru terkait Perumahan belum ada regulasi baru.
続きを読む »

Perlu Ada Regulasi Terhadap Distributor Konten |Republika OnlineOrang ramai-ramai membuat konten untuk mencari keuntungan.
続きを読む »

KPK Tegaskan Pemeriksaan LHKPN Tak Tunggu Viral'Ada mekanisme yang secara berkala yang kami lakukan untuk periksa atau klarifikasi kepada penyelenggara negara,' katanya.
続きを読む »