Pemkab Lombok Timur kembali merotasi sejumlah pejabat eselon III atau administrator. Sebanyak 59 pejabat administrator lingkup Pemkab Lotim yang mengalami rotasi dan promosi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Sekda Lotim HM Juaini Taofik di lobi kantor bupati Lotim, Jumat (6/1).
Sekda Lotim HM Juaini Taofik menerangkan, pergantian jabatan suatu perangkat daerah didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Bunyi dari peratuaran tersebut menjelaskan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD.
“Maka sumber kewenangan tentu ada di kepala daerah. Kepala daerah dapat mempercayai siapa saja, dapat menyerahkan kepercayaannya kepada siapa saja, dan tentu dapat mencabut kepercayaan itu dari siapa dan kapan saja,” kata Taofik kepada awak media.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Sekda NTB Tegaskan Pejabat Maju Pilkada Wajib MundurNama sejumlah pejabat Pemprov NTB santer diisukan akan maju dalam kontestasi Pilkada di kabupaten/kota. Sebagian bahkan terkesan dipromosikan terang-terangan saat gubernur turun ke daerah.
続きを読む »
Gubsu Lantik 50 Pejabat Eselon II dan III di Jajaran PemprovsuGubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi melantik 38 pejabat eselon II dan 12 pejabat eselon III di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, Kamis (5/1) pagi. Pelantikan ini, tidak lepas dari perampingan 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jadi 7 OPD di lingkungan Pemerintah Prov
続きを読む »
Tim Pemkab Lotim Tinjau Tambang Galian C di Mamben Lauk, Ini HasilnyaTim harmonisasi pertambangan dan pertanian Pemkab Lombok Timur meninjau tambang galian C di wilayah Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kamis (5/1). Tim harmonisasi terdiri dari Asisten II bidang perekonomian dan pembangunan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan jajaran pemerintah kecamatan dan desa di wilayah tambang.
続きを読む »
Masih Ditolak Warga, KIHT di Lotim Hampir RampungProyek pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di eks Pasar Paokmotong, Lombok Timur, hampir rampung. Namun, penolakan terhadap KIHT tak kunjung reda
続きを読む »
Ancaman Pemilu 2024: Pimpinan OPD Wajib MundurSekda NTB mengaskan bahwa pimpinan OPD yang hendak maju pilkada wajib mundur dari posisi ASN
続きを読む »
Sekda Lombok Tengah Sebut Parkir Liar di Kawasan Mandalika IlegalSekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya merespons banyaknya parkir liar di Kawasan Pantai Kuta Mandalika.
続きを読む »