Sebelum membacakan memutuskan atau menerima, Hakim MK memberikan penjelasan terkait dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024 .
Oleh karena itu, lanjut dia, dalil pemohon yang menyebut terjadi intervensi Jokowi tidak terbukti dan MK tidak beralasan hukum untuk mendiskualifikasi paslon 02. Lalu, Hakim MK Daniel Yusmic P Foekh menguraikan dalil wacana perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk cawe-cawe Jokowi memuluskan pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
1. Sebut Dalil Mendiskualifikasi Paslon 02 Tidak Beralasan Menurut HukumMahkamah Konstitusi ) membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024. Hakim MK Arief Hidayat membacakan putusan yang menyebutkan bahwa tak terbukti adanya intervensi Presiden terkait penetapan capres-cawapres 2024.
Sementara itu, Hakim konstitusi Daniel Yusmic P Foekh menjawab permohonan capres-cawapres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk mendiskualifikasi pasangan nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 2. Sebut Dalil Nepotisme Jokowi Terhadap Pencalonan Gibran di Pilpres 2024 Tak MeyakinkanKemudian, Arief Hidayat membacakan isi pertimbangan hukum terkait dugaan intervensi Presiden Joko Widodo atau dalam Pilpres 2024, termasuk pelanggaran majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
'Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari Pihak Terkait dan hasil verifikasi serta penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat Pasangan Calon dalam Pemiu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024,' terang Arief.
Menurut Daniel, dalil Pemohon yang menyatakan kegagalan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode disikapi dengan mendukung Gibran Rakabuming Raka menjadi peserta pilpres 2024, dalam hal ini cawapres paslon 02, Prabowo Subianto. 'Namun, endorsement atau pelekatan citra diri demikian, sebagai bagian dari teknik komunikasi persuasif, potensial menjadi masalah etika manakala dilakukan oleh seorang presiden yang notabene dirinya mewakili entitas negara, di mana seharusnya presiden bersangkutan berpikir, bersikap, dan bertindak netral, dalam ajang kontestasi,' bebernya.
Hakim MK Jokowi Pilpres 2024 Sengketa Pilpres Sengketa Pilpres 2024 Pilpres Cawe-Cawe Presiden
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Hakim MK: Tak Ada Bukti Kuat Jokowi Cawe-cawe di Pilpres 2024Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh mengatakan Mahkamah tidak menemukan bukti kuat yang menunjukkan tindakan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
続きを読む »
Hakim MK Curiga Presiden Jokowi Cawe-cawe, Saat Tanya Ini ke Menko PMKPertanyaan itu disampaikan Hakim Arief Hidayat dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 di MK.
続きを読む »
Hakim Konstitusi Minta Keterangan dari Empat Menteri Terkait Dugaan Cawe-cawe Presiden JokowiHakim Konstitusi Arief Hidayat menggali keterangan dari empat menteri Kabinet Indonesia Maju terkait dengan dugaan cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024.
続きを読む »
Hakim MK Pertanyakan soal Pergantian Dirut Bulog Budi Waseso, Ada Kaitan Cawe-cawe Jokowi?Arief Hidayat mempertanyakan latar belakang perpindahan posisi Budi Waseso dari Direktur Utama Perum Bulog menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia.
続きを読む »
4 Menteri Kabinet Bersaksi di MK, Hakim Arief Hidayat Ungkit soal Jokowi Cawe-cawe di Pilpres'...Kepala negara, cawe-cawe kepala negara ini.'
続きを読む »
Tim Hukum Amin Putar Video Cawe-cawe Jokowi di Hadapan Hakim MKSebuah kompilasi video yang menampilkan pernyataan Presiden Joko Widodo ikut cawe-cawe dalam Pilpres jadi salah satu materi yang dibawa Tim
続きを読む »