Hasyim Asyari menyatakan komisi akan menyiapkan draf penyesuaian norma dalam peraturan KPU.
Kompas.tv - 17 Oktober 2023, 16:12 WIB Ketua Komisi Pemilihan Umum , Hasyim Asyari menyatakan komisi akan menyiapkan draf penyesuaian norma dalam peraturan KPU, pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan Judicial Review soal syarat minimal usia Capres dan Cawapres.
KPU mengakui, dalam pembentukan peraturan KPU disebutkan dalam aturan harus berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR. Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyebut akan ada problem etik dalam putusan MK yang mengabulkan gugatan untuk membuka peluang Gibran maju di Pilpres 2024.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
KPU Revisi PKPU Usai Putusan MK, Kepala Daerah yang Akan Ikut Pilpres 2024 Harus Izin Presiden'KPU akan melakukan penyesuaian norma dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dengan putusan MK tersebut, kata Idham.
続きを読む »
Revisi PKPU Usai Putusan MK, KPU Akan Kirim Surat ke Komisi II DPR dan Pemerintah'Kami akan sampaikan kepada pemerintah dan DPR (revisi PKPU), dalam hal ini Komisi II DPR dalam waktu dekat, kata Hasyim.
続きを読む »
Usai Putusan MK, KPU Akan Revisi PKPU Pencalonan Capres-CawapresKetua KPU Hasyim Asy'ari juga akan melakukan kajian terhadap putusan MK yang kabulkan gugatan perkara 90/PUU-XXI/2023 sebelum merevisi PKPU.
続きを読む »
Usai Putusan MK, KPU Susun Perubahan Aturan tentang Pendaftaran Capres-Cawapres Pilpres 2024Ketua KPU Hasyim Asyari mengungkapkan pihaknya akan menyusun draf perubahan PKPU soal Pendaftaran Capres-Cawapres, lalu dikirim ke dua pihak.
続きを読む »
Usai Putusan MK, KPU Bakal Konsultasi Revisi PKPU ke DPR dan PemerintahKPU akan melakukan penyesuaian atau revisi norma PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pendaftaran capres dan cawapres terkait putusan MK.
続きを読む »
KPU Gerak Cepat Ubah Aturan Usai Putusan MK Syarat Capres-CawapresKomisioner KPU Idham Holik mengatakan KPU sebagai penyelenggara pemilu tegak lurus dengan putusan yang diambil MK dan segala ketentuan dalam UU Pemilu.
続きを読む »