Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah dua kali menggelar konsultasi publik, membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus.
Kegiatan konsultasi publik pertama telah digelar pada 31 Maret 2023. Kemudian, konsultasi publik kedua kembali dilangsungkan pada Senin, 8 Mei 2023 di Ruang Pola Balai Kota DKI Jakarta.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan akademisi, perwakilan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat , serta pelaku dunia usaha dan asosiasi profesi pada konsultasi publik ini.
Joko menjelaskan konsultasi publik diselenggarakan untuk memahami secara kolektif terkait penyusunan rancangan undang-undang tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang aspiratif. Menurut Joko, perjalanan sejarah Jakarta yang panjang telah membentuk karakter Jakarta sebagai kota yang dinamis dan terbuka terhadap segala perubahan.
"Saya mengajak peserta uji publik untuk berdiskusi, saling mendengarkan dan menghormati setiap pandangan yang berbeda. Mari berkontribusi mewujudkan rancangan undang-undang yang transparan dan responsif sesuai kebutuhan serta harapan masyarakat kota Jakarta," jelas Joko.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
DPW PKS DKI Daftarkan 106 Kadernya Jadi Bacaleg di KPU, 15 di Antaranya PetahanaDPW PKS DKI Jakarta mendaftarkan 106 kadernya sebagai bakal calon anggota DPRD DKI ke KPU DKI Jakarta pada Senin (8/5/2023).
続きを読む »
Viral Jalan Rusak di Jakarta, DPRD: Perlu Petugas Khusus Terima Keluhan WargaKETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mendukung langkah Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mengajak warga ramai melaporkan jalan rusak di Jakarta.
続きを読む »
DPW PKS DKI Targetkan Peroleh 16 Kursi Legislatif Jakarta dalam Pileg 2024Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta menargetkan memperoleh 16 kursi DPRD DKI Jakarta dalam pemilihan legislatif (Pileg) Jakarta 2024.
続きを読む »
Pemprov DKI Diminta Beri Kompensasi buat Perusahaan Swasta jika Pengaturan Jam Kerja DiberlakukanTrubus mengatakan, jika tidak ada kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta, perkantoran akan merasa dirugikan dengan aturan pembagian jam kerja karyawan.
続きを読む »
Ribuan Nakes Turun ke Jalan Demo Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law di JakartaSejumlah organisasi profesi kesehatan menolak rancangan undang-undang itu yang dinilai dapat memecah belah profesi tenaga kesehatan.
続きを読む »
Ribuan Nakes gelar aksi damai tolak RUU Kesehatan di JakartaSejumlah aliansi nakes, di antaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), mengikuti aksi damai tolak RUU Kesehatan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
続きを読む »