Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengambil peran DPR dan Presiden karena mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Almas Tsaqibbirru soal batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya yang diterima MK, Almas memohon agar aturan batas usia minimal 40 tahun tidak mengikat jika memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Dalam posisi ini, kelas kenegarawanan seperti apa yang hendak dibanggakan dari hakim-hakim MK?," kata Hendardi. "Tidak ada presiden yang sesibuk Jokowi dalam mempersiapkan penggantinya kecuali Jokowi. Hal ini terjadi bukan hanya karena nafsu kuasa Jokowi tetapi juga kecemasan akan masa depan dirinya yang landing dari kursi kepresidenan dengan warisan kebijakan yang buruk di banyak sektor," kata Hendardi.
2 dari 3 halamanOtoritarianismeDi luar soal kontestasi Pilpres, Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menjadi pembeda antara rezim Orde Baru dan rezim demokrasi konstitusional pasca Orde Baru, saat ini hampir tidak ada bedanya, karena para hakim itu mempromosikan apa yang disebut judisialisasi politik otoritarianisme.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
SETARA Institute Ungkap Kelebihan dan Kekurangan Jika MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres-CawapresDirektur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan mengatakan ada kemungkinan Mahkamah Konstitusi mengabulkan penurunan batas usia capres dan cawapres.
続きを読む »
Soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, SETARA Institute: MK Promosikan Kejahatan KonstitusionalKetua SETARA Institute Hendardi menyebut bahwa putusan MK yang mengabulkan permohonan batas usia capres-cawapres merupakan kejahatan konstitusional.
続きを読む »
Harga Beras Makin Tak Terkendali Menembus Rp15 Ribu, Presiden Jokowi Sebut Petani SenangHarga eceren tertinggi (HET) untuk beras premium, zona 1 Rp12.900, zona 2 Rp14.400, dan zona 3 Rp14.800.
続きを読む »
KPU: Kepala Daerah Dicalonkan Jadi Presiden-Wapres Tak Harus MundurMenyesuaikan norma yang diputuskan MK, KPU siapkan draf revisi PKPU tentang Pencalonan Presiden. KPU menyatakan kepala daerah yang dicalonkan jadi presiden-wapres tak harus mundur, tapi cukup minta izin kepada presiden.
続きを読む »