Revisi UU TNI memuat sekelumit pasal kontroversial terutama terkait dengan jabatan sipil bagi prajurit.
Suara.com - Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia alias Revisi UU TNI disambut dengan kontroversi publik.
Tentu, hal tersebut membuat publik sontak de javu dengan Dwifungsi ABRI di masa Orde Baru, yakni sebuah konsep yang memberikan keleluasaan bagi anggota aktif TNI untuk menjabat jabatan strategis politik yang idealnya dijabat oleh seorang warga sipil.
Adapun hal itu diatur dalam Pasal 47 Ayat 2 UU TNI. Berikut 10 instansi yang boleh dimasuki TNI sebelum UU tersebut direvisi.Baca Juga: Parah! Ini 5 Kontroversi SEA Games 2023 Kamboja yang Rugikan IndonesiaRevisi UU TNI melalui Pasal 7 menambah tugas anggota TNI di berbagai sektor seperti"mengatasi aksi terorisme”, “mendukung pemerintah menanggulangi ancaman siber”, dan “mendukung pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, prekursor dan zak adiktif lain”.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Usai Didesak, KPU Revisi Pasal Keterwakilan PerempuanKPU akhirnya mengubah aturan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 tentang pembulatan desimal ke bawah yang berpotensi mengurangi keterwakilan perempuan di parleman.
続きを読む »
Anggota TNI Prada MW yang Tabrak Pasutri hingga Tewas Jadi Tersangka, Dijerat Pasal BerlapisDenpom Jaya 2/Cijantung resmi menetapkan Prada MW sebagai tersangka tabrak lari yang menewaskan pasangan suami istri atau pasutri di Bekasi.
続きを読む »
Lewat Revisi UU TNI, Prajurit Diusulkan Duduki Jabatan Sipil Lebih BanyakDalam pembahasan internal perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI mengajukan usulan agar prajurit aktif dapat...
続きを読む »
Revisi UU TNI Dikritik, Anggota Komisi I DPR: Tak Perlu Takut BerlebihAnggota DPR ini mengimbau masyarakat agar tak ketakutan yang berlebih terhadap TNI mengenai rencana revisi UU TNI. Dia memastikan DPR mengawal supremasi sipil.
続きを読む »
Usulan Revisi UU TNI: Jabatan Militer di Sipil Kian Banyak, Termasuk KejaksaanDalam draf revisi UU TNI yang beredar, jabatan TNI yang akan masuk ke ranah sipil kian banyak. Bangkitkan lagi Dwifungsi ABRI?
続きを読む »
Revisi RUU TNI Perluas Wewenang MiliterUsulan revisi RUU TNI sarat agenda perluasan wewenang militer, mengancam demokrasi dan HAM?
続きを読む »