Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga terus dinantikan. DPR dan Pemerintah diharapkan segera mengakhiri penantian sekitar 19 tahun dengan mengesahkan RUU tersebut. Dikbud AdadiKompas
Sejumlah peserta unjuk rasa membawa kaus bertuliskan aspirasi mereka dalam aksi memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga di depan Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu .
“Saat ini merupakan waktu krusial. Seharusnya DIM sudah diserahkan pemerintah agar pembahasan bisa dilakukan di DPR,” ujar Lita Anggraini, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Nasional PRT dalam keterangan pers bersama Koalisi Sipil untuk UU PPRT, Selasa . Padahal, seharusnya pekan ini, DIM diselesaikan pemerintah agar DIM sudah di tangan DPR saat persidangan di lembaga legislatif itu kembali dibuka. Sebab, jika tidak segera dibahas pada masa sidang Mei 2023, pembahasan RUU PPRT dikhawatirkan bakal tertunda lagi.Sense of crisisOleh karena itu, Lita bersama Koalisi Sipil UU PPRT berharap DPR dan Pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan pekerjaan rumah seperti RUU PPRT yang telah 19 tahun dinantikan PRT di Tanah Air.
”Beberapa aspirasi yang disampaikan, antara lain, mencakup usulan agar ditambahkan hak PRT atas waktu istirahat, cuti, upah dalam bentuk uang, jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan makanan dan akomodasi yang layak,” ujar Anwar.Selain itu ada masukan terkait mekanisme pelaporan keberadaan PRT oleh pemberi kerja dan lembaga penempatan PRT, serta larangan menahan upah PRT oleh penyalur PRT.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Waspada RUU Kesehatan, Ketum KRPI Rieke Diah Pitaloka Dorong Jaminan Sosial Tetap Sesuai Undang-UndangKonfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) menyatakan sikap tegas terkait Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan. Hal itu disampaikan Ketua Umum KRPI Rieke Diah Pitaloka.
続きを読む »
KRPI: RUU Kesehatan Berpotensi Melemahkan Tenaga KesehatanKonfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) menyatakan sikap tegas terkait penolakan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
続きを読む »
Gelar Aksi Damai Tolak RUU Kesehatan Disahkan, IDI Sempat Kecewa Tak Bisa Masuk Kantor KemenkesIkatan Doter Indonesia (IDI) kembali menggelar aksi damai untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
続きを読む »
10 Undang-Undang Terkait Kesehatan yang akan Digusur Metode Omnibus Law |Republika OnlineRUU Kesehatan menggunakan metode omnibus law seperti UU Cipta Kerja.
続きを読む »
Aksi Damai 5 Organisasi Profesi, RUU Kesehatan Disebut Berpotensi Lemahkan Perlindungan NakesSalah satunya, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadillah menyoroti RUU Kesehatan. Simak selengkapnya...
続きを読む »
IDI Hingga PDGI Turun Kejalan Tolak RUU Kesehatan, Pasal Karet Hingga Jaminan Perlindungan Hukum Jadi TuntutanAksi turun kejalan yang dilakukan kelima organisasi kesehatan dipicu rasa keprihatinan mereka jika RUU Kesehatan disahkan. Pasal karet hingga jaminan hukum
続きを読む »