Mahkamah Konstitusi (MK) melantik tiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa (24/10/2023). Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua MK Anwar Usman.
MKMK ini akan bekerja selama satu bulan untuk mengusut dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim terkait putusan yang mengubah syarat calon presiden dan calon wakil presiden .
2 dari 3 halamanJimly Asshiddiqie Tuai KontroversiLembaga kajian demokrasi Public Virtue Research Institute meragukan integritas para anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang baru diumumkan Senin 23 Oktober 2023. Yansen menambahkan, dalam sistem politik ketatanegaraan, MK memiliki kewenangan memutus perselisihan pemilu, termasuk jika ada pelanggaran oleh Presiden yang sedang berkuasa atau peserta Pemilu.
Dia menilai, pembentukan komposisi MK itu menambah daftar pelemahan kredibilitas Mahmakah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi di Indonesia.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
MK Umumkan Pembentukan Majelis Kehormatan, Diisi Jimly Asshiddiqie hingga Wahiduddin AdamsMahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Senin (23/10/2023).
続きを読む »
Profil 3 Anggota Majelis Kehormatan MK, akan Adili Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim KonstitusiMahkamah Konstitusi (MK)menunjuk tiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Ad Hoc.
続きを読む »
Ketua MK Anwar Usman Resmi Lantik Jimly, Bintan dan Wahiduddin Jadi Anggota MKMKMajelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dilantik untuk menindaklanjuti laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.
続きを読む »
Anwar Usman Lantik 3 Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi (MK) melantik anggota Majelis Kehormatan MK (MKMK) di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa (24/10/2023).
続きを読む »
MK akan Bentuk Majelis Kehormatan Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa Universitas Surakarta, terkait usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 tahun 2017, pada Senin (16/10). Putusan MK ini mengundang berbagai komentar dari masyarakat, hingga pakar politik.
続きを読む »