Fakta tentang manipulasi data pemilih dalam kasus dugaan tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia,
Sidang kasus pemalsuan data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , Jakarta Pusat, Rabu /RMOL
"Pada saat rapat pleno penetapan DPS tersebut, terdapat komplain dari perwakilan parpol karena jumlah daftar pemilih yang tercoklit hanya sebanyak 64.148 pemilu dari jumlah DP4 sebanyak 493.856 pemilih," tulis Jaksa dalam dakwaannya. "Sehingga hasil akhir yang ditetapkan menjadi DPS sebanyak 491.152 pemilih," ungkap Jaksa dalam dakwaannya.
Namun, di saat-saat skorsing itu didapati fakta beberapa perwakilan partai melobi PPLN, kecuali 1 orang PPLN yang dilakukan Pergantian Antar Waktu atas nama Masduki, dengan tujuan ada penambahan 30 persen data pemilih untuk metode KSK.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
1 dari 7 PPLN Tersangka Kecurangan Pemilu di Kuala Lumpur Ternyata Masih BuronPenyidik Polri tengah memburu PPLN tersangka kecurangan Pemilu di Kuala Lumpur, yang diyakininya masih berada di Indonesia.
続きを読む »
Jelang Pemungutan Suara Ulang, KPU Nonaktifkan Seluruh PPLN di Kuala LumpurPemungutan suara di Kuala Lumpur menuai problem, khususnya yang menggunakan metode Kotak Suara Keliling (KSK) dan pos.
続きを読む »
Bareskrim Buru Satu Anggota PPLN Kuala Lumpur yang KaburJPNN.com : Satu dari tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur kabur dan masuk dalam DPO Bareskrim Polri.
続きを読む »
Kasus Rekayasa DPT, Satu PPLN Kuala Lumpur Berstatus DPOSatu dari tujuh tersangka anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO)
続きを読む »
Berkas Perkara 7 PPLN Kuala Lumpur yang Palsukan Data Pemilih Sudah Masuk PN JakpusPerkara pemalsuan data pemilih pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Kuala Lumpur, telah naik status. Pasalnya, berkas dan alat bukti telah
続きを読む »
7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Jadi Tersangka Rekayasa DPT Pemilu, Disidang Pekan DepanKetujuh tersangka diduga terlibat lobi-lobi dengan partai politik untuk mengatur jumlah DPT
続きを読む »