Pengunduran diri PM Belanda terjadi hampir sebulan usai dirinya mengakui kemderdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA --Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar ini terdengar kurang dari sebulan usai pernyataannya yang mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.
Di pihak Belanda perang selama 4 tahun di Indonesia itu juga memiliki catatan kelam, terutama bagi keluarga atau orang yang pernah mengalami 'zaman bersiap'. Lebih lanjut, Perdana Menteri Belanda meminta maaf tidak hanya atas kekejaman yang dilakukan saat itu, tetapi juga atas kegagalan pemerintah Belanda di masa lalu untuk mengakui kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Sempat Minta Maaf ke Indonesia, PM Belanda Mark Rutte Mundur, Kegegalan Ini PenyebabnyaPerdana Menteri Belanda, Mark Rutte, secara mengejutkan mundur dari jabatannya. Ada apa?
続きを読む »
Sempat Minta Maaf ke Indonesia, PM Belanda Mark Rutte Mundur, Kegagalan Ini PenyebabnyaPerdana Menteri Belanda, Mark Rutte, secara mengejutkan mundur dari jabatannya. Ada apa?
続きを読む »
PM Mark Rutte Mundur, Pemerintahan Belanda Kolaps Gegara Pembatasan ImigranPemerintahan Belanda di bawah PM Mark Rutte bubar setelah gagal mencapai kesepakatan tentang pembatasan imigrasi. Rutte juga menyatakan mundur dari jabatannya.
続きを読む »
Pernah Minta Maaf ke Indonesia, PM Belanda Mark Rutte Mengundurkan DiriPerdana Menteri atau PM Belanda Mark Rutte ajukan pengunduran diri pada Jumat (7/7) waktu Belanda.
続きを読む »
Perdana Menteri Terlama Sepanjang Sejarah Belanda Undur DiriPM Belanda Mark Rutte mengundurkan diri. PM terlama Belanda itu mundur usai koalisi pemerintahannya kolaps usai berseteru atas kebijakan pembatasan imigran.
続きを読む »
Pasar Karbon Harus KredibelRencana pemerintah meluncurkan bursa karbon pada September 2023 sangat rasional karena pentingnya perdagangan karbon offset secara lebih transparan, akuntabel, tidak mengabaikan Pasal 33 UUD 1945, dan bersifat inklusif. Opini AdadiKompas
続きを読む »