Pembebasan lahan JLU Kota Pasuruan terus menjadi sorotan di kalangan DPRD.
Pemkot Pasuruan diminta segera mengajukan peraturan daerah tentang dana cadangan. Mengingat penetapan lokasi baru akan dikeluarkan sesuai dengan besaran anggaran yang disiapkan.
Apalagi, pada 2022 tidak ada penyerapan anggaran pembebasan lahan. Hal itu dikarenakan gagalnya pengadaan dokumen Amdal yang menjadi salah satu syarat untuk mengajukan penetapan lokasi yang baru. Untuk itu, faktor kegagalan tersebut harus dievaluasi agar tidak terulang lagi. “Tahun 2023 ini kemungkinan besar juga tidak terserap, karena tahapan kajian Amdal , dan penlok diperkirakan baru selesai akhir tahun,” kata Ismu Hardiyanto, anggota Komisi III DPRD Kota Pasuruan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Dapat Cadangan Baru, Produksi Migas Kuartal I/2023 MeningkatSKK Migas menyatakan capaian produksi migas Indonesia pada kuartal I/2023 terdongkrak dengan adanya temuan sumber daya baru.
続きを読む »
Chelsea Kacau di Lapangan, Ribut Sendiri di Bangku CadanganPenampilan Chelsea melawan Arsenal disorot tajam. Bahkan hingga ke sikap para pemain The Blues di bangku cadangan.
続きを読む »
Perusahaan di Depok Wajib Pekerjakan Dua Persen Karyawan Penyandang DisabilitasDengan perda ini, Pemkot Depok harus memperhatikan fasilitas yang ramah disabilitas setiap melakukan pembangunan.
続きを読む »
Dana Pembiayaan Waskita Terindikasi Dibagi-bagi dan Digunakan untuk Biaya HiburanKejagung menduga fasilitas pembiayaan yang diterima PT Waskita Karya (Persero) digunakan untuk hiburan dan dibagi-bagi. Pencairan fasilitas pembiayaan diduga menggunakan dokumen pendukung palsu. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »
Asuransi Bina Dana Arta (ABDA) Kantongi Laba Rp24,05 Miliar pada Kuartal I/2023Laba ABDA susut hingga 56,61 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mampu mengantongi Rp55,43 miliar.
続きを読む »
Erick Thohir Bakal Gabungkan Pengelolaan Dana Pensiun BUMNErick Thohir menyebut ada 65 persen Dapen BUMN yang bermasalah. Dia juga mengakui pengelolaan yang tidak tepat membuat lembaga dapen BUMN menjadi rentan. Untuk itu, perlu adanya perbaikan tata kelola kedepannya.
続きを読む »